Papua luncurkan e-government tanpa bimbingan, Pemprov Jabar bangga

Merdeka.com, Mesiotda - Pemerintah Provinsi Papua meluncurkan e-Government dan Forum Pembangunan Nasional secara mandiri tanpa terlebih dahulu ada bimbingan langsung oleh Pemprov Jawa Barat selaku pilot project e-Government di Indonesia. Hal ini membuat kagum Pemprov Jabar yang mengaku bangga dengan kemajuan tersebut.

"Pemerintah Provinsi Papua tanpa pembinaan langsung dari kami ternyata hari ini sudah bisa meluncurkan e-Government. Ini berbeda dengan provinsi lainnya seperti Sumatera Utara yang kami bimbing kemudian mereka meluncurkan ini," kata Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Dadang Muhammad, di Jayapura, Selasa (7/3) lalu seperti dikutip dari Antara.

Dadang Muhammad mewakili Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan testimoni pada peluncuran e-Government Papua dan Forum Pembangunan Papua di Kantor Gubernur Provinsi Papua dan ia menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua yang sudah berhasil meluncurkan e-Goverment tersebut.

Provinsi Jawa Barat ditunjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi contoh atau pilot project tentang e-Government bagi provinsi lainnya di Indonesia.

"Dan saya sangat mengapresiasi apa yang tadi disampaikan pada sebuah prosa yang dibacakan di awal acara bahwa 'satu rupiah yang jatuh di Tanah Papua, harus bermanfaat untuk Tanah Papua'. Dan saya harapkan ini bukan hanya di Tanah papua, tapi harus untuk semua wilayah di Indonesia," kata dia.

Ia memaparkan tentang e-goverment yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat yakni e-Samsat, e-Perizinan, dan sistem Tunjangan Penghasilan (TPP) dihadapan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, Sekda Provinsi Papua Herry Dosinaen, 26 kabupaten dan satu wali kota di Provinsi Papua.

"Dengan adanya e-samsat itu bisa peningkatan (PAD) luar biasa, lalu dengan TPP diharapkan Papua TPP-nya juga sudah berjalan dan di Jawa Barat ada yang namanya e-perizinan dan di Papua itu namanya e-PPO," kata dia.

Keberhasilan Provinsi Papua dalam meluncurkan e-Government tanpa bimbingan dari Provinsi Jabar, menurut Dadang, dikarenakan komunikasi yang baik antara dua daerah tersebut.

"Saya tanya, gimana ceritanya tanpa ada orang Jabar kok bisa? Ternyata dengan komunikasi baik via WhatsApp atau email, teman-teman di Papua berhasil melakukan bimbingan tanpa mengeluarkan biaya besar," kata dia.

e-Government Papua adalah sebuah sistem informasi untuk menunjang aktivitas perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari Musrembang, penyusunan dokumen rencana (RPJMD, RKPD dan penyusunan anggaran (KUA/PPAS, RKA).

Dalam peluncuran tersebut hadir juga Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Sumarwan HS.