Otonomi.co.id : Berita Ekonomi Bisnis Terbaru & Terkini

Pembiayaan proyek tol dalam kota Bandung terus digodok

otonomi.co.id — Tue, 30 May 2017 19:17:20 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Pendanaan proyek ‎Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) masih belum jelas. Saat ini proyek pemecah kemacetan di Kota Bandung itu masih belum ditentukan apakah pendanaannya dalam APBN atau APBD provinsi dan Kota.

Hal itu disampaikan‎ Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa usai menggelar rapat bersama pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/5). Iwa mengatakan, kepastian proyek ini bergantung pada kesanggupan pemerintah pusat, provinsi dan Kota Bandung berbagi anggaran pembebasan lahan.

"Akan ada rapat terakhir mengenai cost sharing (berbagi anggaran)," katanya.

Untuk memulai pembangunan, dia menyebut harus sudah ada kesepakatan angka yang dibutuhkan maka selanjutnya akan disusun nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat, Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung. "MoU ini berujung pada pengalokasian anggaran dari APBN, APBD Jabar dan APBD Kota Bandung," ujarnya.

Dia memastikan, bahwa proyek tersebut belum bisa dimulai pada 2017 ini, karena kesepakatan penggarapan proyek yang mana ruas awal akan dibangun mulai pintu keluar Tol Pasteur itu belum ditentukan. "Belum bisa dimulai tentu saja karena ini harus ada MoU dulu antara para pihak," imbuhnya.

Bappeda Jabar sendiri sejauh ini sudah mengindentifikasi alokasi anggaran yang harus disiapkan Pemprov. Angka-angka ini juga disusun Pemkot Bandung untuk kemudian disanggupi Wali Kota untuk dianggarkan dalam APBD. "Proses MoU ini tergantung pada masing-masing pengambil kebijakan tertinggi, Pak Gubernur, dan Wali Kota," terangnya.

Dari hitungan Bappeda tergambar, Pemprov akan mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan untuk segmen fly over Kopo, pembebasan lahan untuk kawasan interchange Gedebage, dan lahan untuk flyover Kiara Condong. “Ini akan masuk dalam MoU, tapi nanti harus dihitung kembali. Rapat ini baru pada tahap penyusunan MoU,” ujarnya.

Pihak JICA mengawal proses penetapan MoU ini karena menjadi bagian dari langkah mereka membiayai proyek fisik BIUTR. Iwa mengaku wajar jika mereka menagih komitmen dan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan BIUTR.

"Pembebasan lahan menentukan rencana JICA membiayai proyek ini," ucapnya.

Perwakilan JICA di Indonesia, Endo Kei memastikan pihaknya akan terus menunggu kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov Jabar dan Kota Bandung dalam membagi alokasi untuk pembebasan lahan. "Mereka harus segera melakukan kesepakatan untuk sharing. Kami paham prosesnya sedang berjalan," terangnya.

Dia menilai MoU menjadi kunci penting proyek ini untuk bisa dimulai karena kesepakatan pendanaan dari JICA bergantung pada hal tersebut.

Banyuwangi terapkan absensi rekam wajah agar PNS semakin disiplin

otonomi.co.id — Tue, 30 May 2017 14:38:15 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Pemkab Banyuwangi menerapkan absensi rekam wajah atau yang disebut face detector untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama ini Banyuwangi telah menggunakan absensi sidik jari atau finger print. Langkah ini merupakan upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kedisiplinan kerja PNS di Banyuwangi.

"Kerja alat face detector ini lebih akurat dibandingkan finger print. Dengan alat baru ini kami berharap dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai. Sehingga PNS dapat bekerja lebih jujur dan tepat waktu," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Senin (29/5).

Menurut Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Banyuwangi, Setyo Puguh Widodo, untuk absensi PNS akan menggunakan fingerspot bertipe revo seri FF-153 BNC.

Fingerspot Revo FF-153 BNC ini merupakan mesin absensi sekaligus akses kontrol dengan multi identifikasi yaitu wajah, sidik jari, password dan kartu yang dapat digunakan secara terpisah atau bersamaan.

Dengan multi identifikasi memberikan banyak pilihan jika suatu saat terjadi kendala karyawan tidak bisa scan, misal karena kerusakan sidik jari atau sebab lainnya, juga dapat menggunakan fitur kombinasi scan antara kartu, password, sidik jari dan wajah untuk keamanan dan keakuratan absensi. Alat ini dilengkapi dengan infra red kamera yang dapat digunakan scan wajah dalam ruangan gelap sekalipun.

Puguh mengatakan, nantinya setiap PNS Banyuwangi tidak hanya absen menggunakan sidik jari seperti sebelumnya, tapi juga dilengkapi dengan deteksi wajah. Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya error.

"Menggunakan finger print seperti saat ini, kadang terjadi error. Ada beberapa orang yang sidik jarinya jadi susah dideteksi. Maka kami lakukan penyempurnaan sistem absensi, menggunakan alat face detector ini. Dengan dilengkapi rekam wajah, lebih mudah dikenali karena alat ini bisa mendeteksi wajah secara real time," ujar Puguh.

Untuk tahap awal, absensi rekam wajah akan diujicobakan di tujuh SKPD mulai awal Juni mendatang. Diantaranya, kantor Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda). Saat ini masing-masing SKPD tersebut ditempatkan satu alat, dan tiga alat di kantor sekretariat daerah. Untuk masa uji coba face detector, dilakukan pada 29 dan 30 Mei.

Puguh menjelaskan untuk penerapan absensi rekam wajah ini, juga akan diterapkan di seluruh SKPD yang meliputi 45 puskesmas, 56 instansi pemerintah dan dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). "Target kami tahun depan terealisasi di seluruh lokasi," katanya.

Saat para mahasiswa Surabaya belajar mengukur arah kiblat

otonomi.co.id — Mon, 29 May 2017 12:24:46 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM) Surabaya mengajarkan mahasiswanya untuk mengukur arah kiblat dengan menggunakan cahaya matahari di halaman kampus setempat, pada Minggu (28/5).

Ketua Program Studi Keluarga Islam UM Surabaya Gandhung Fajar Panjalu mengatakan alasan mengajarkan pengukuran terhadap mahasiswanya adalah karena pada Minggu 28 Mei 2017, posisi matahari berada tepat di atas Kabah. "Peristiwa tersebut biasa disebut istilah "A'zham" (persinggahan utama) atau lebih dikenal dengan nama "Rashdul Qiblat" (petunjuk arah kiblat)," kata dia.

Fajar mengatakan, pada bulan Mei, Rashdul Qiblat terjadi pukul 12 menit 17 waktu Mekkah. Sedangkan di bulan Juli terjadi pukul 12 menit 26 waktu Mekkah. Selain itu, yang tidak kalah penting dalam Rashdul Qiblat adalah mengonversi waktu Mekkah ke dalam waktu lokasi tempat tinggal.

"Misalnya di Surabaya yang ikut waktu Indonesia barat (WIB), maka dikonversi dengan menambah 4 jam. Sehingga, Rashdul Qiblat di Kota Surabaya terjadi pukul 16.17 WIB," katanya.

Cara yang digunakan dalam Rashdul Qiblat cukup mudah. Pertama mencari terlebih dahulu arah Utara dan Selatan. Untuk mengetahui arah sejati ini, kata dia, bisa menggunakan Kompas.

"Kemudian letakkan tongkat setinggi kurang lebih 50 centimeter dan berdirikan tegak lurus pada tempat datar dan terkena sinar matahari," ujarnya.

Selain menggunakan tongkat, dapat pula menggunakan benang yang diberi gantungan beban sehingga benang tersebut dapat tegak lurus. Kemudian tunggu hingga Rashdul Qiblat tiba.

"Apabila tepat waktu Rashdul Qiblat, maka buat garis pada bayangan yang dibentuk oleh tongkat atau bayangan tegak lurus tersebut," katanya Terakhir, sesuaikan arah kiblat tempat salat dengan garis yang telah dibuat. Toleransi waktunya kurang lebih dua menit dari Rashdul Qiblat.

"Radius kiblat itu dapat digunakan sejauh 100 kilometer. Lebih dari itu bisa berbeda sudutnya," ujarnya.

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Nurul Amalia mengaku belum pernah mencoba cara mengukur arah kiblat tersebut. "Ini masih pertama. Sebelum masuk materi, memang diarahkan untuk praktik terlebih dahulu," ucapnya.

Pertamina akan jual BBM kemasan selama mudik lebaran

otonomi.co.id — Mon, 29 May 2017 11:47:11 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Pertamina Rayon V Region IV Wilayah Cilacap dan Hiswana Migas Banyumas menyiapkan BBM dalam bentuk kemasan 1 - 10 liter. BBM kemasan ini diharapkan dapat mengantisipasi kehabisan bahan bakar dari para pemudik saat terjebak kemacetan di tengah jalan.

Sales Eksekutif Retail BBM Rayon V Region IV Pertamina Cilacap, Warih Wibowo mengatakan, berdasarkan pengalaman kemacetan saat arus mudik dan balik lebaran tahun lalu, banyak kendaraan yang terjebak macet dan kehabisan bahan bakar. Pada situasi demikian, penjual bensin eceran justru menjual BBM dengan harga yang sangat tinggi.

“BBM kemasan ini nanti yang menjual adalah satgas dan petugas yang sudah disiapkan di masing-masing SPBU. Mereka nanti yang mendatangi lokasi yang terkena macet dan harga yang kita tetapkan juga sama dengan harga di SPBU,” kata dia kemarin.

Menurutnya, BBM kemasan ini tidak diperjualbelikan bebas kepada pengecer. Pasalnya setelah BBM dijual, botol bekas kemasan harus kembali lagi ke SPBU, sehingga ini bisa mengantisipasi munculnya pengecer - pengecer dadakan yang bisa menaikan harga seperti pengalaman tahun lalu, satu liter Pertamax dijual sampai Rp 50.000 hingga Rp 75.000.

“Ini kami siapkan khususnya di jalur yang terhubung dengan jalur Pantura dan dari arah Bandung, seperti Pekuncen - Ajibarang dan Wangon - Rawalo. Dengan dibantu model BBM kemasan minimal bisa menyelamatkan sampai SPBU terdekat,” terangnya.

Selain itu, katanya, pihak Pertamina juga menyiapkan satuan petugas (satgas) yang melibatkan sejumlah personel yang ada di masing-masing SPBU. Mereka juga akan membantu memantau dan memberi informasi tentang keadaan lalu lintas saat arus mudik maupun arus balik.

“Satgas nantinya tidak hanya fokus pada pasokan BBM yang ada di wilayahnya, melainkan juga diminta untuk melaporkan kondisi lalu lintas secara umum yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini berkaitan dengan upaya distribusi BBM kemasan,” jelasnya.

Dia menilai, kondisi lebaran tahun ini diprediksi sama dengan kondisi lebaran tahun 2012, yakni jatuh pada saat weekend (Minggu). Sehingga berdasarkan data, kemungkinan puncak arus mudik terjadi pada H -3 lebaran, di mana arus mudik dari Jakarta dan Jawa Barat kemungkinan besar H -3 sudah padat.

“Untuk antisipasinya, secara umum kita siapkan ada penambahan BBM, khususnya untuk gasoline (premiun, pertalite dan pertamax), sebanyak 30 persen, mengingat pada saat arus mudik terjadi tren kenaikan konsumsi gasoline sebanyak 25 persen,” katanya.

Pemkab Situbondo siapkan kapal cepat untuk mudik gratis ke Pulau Raas

otonomi.co.id — Mon, 29 May 2017 11:35:18 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur telah menyiapkan kapal cepat untuk mudik gratis Hari Raya Idul Fitri 2017 dari Pelabuhan Feri Jangkar di Situbondo menuju Pulau Raas di Kabupaten Sumenep, Madura.

"Mudik gratis kapal cepat tujuan Pelabuhan Feri Jangkar-Pulau Raas pulang pergi (PP) Lebaran tahun ini kami sengaja mengajukan ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur guna antisipasi melonjaknya penumpang kapal seperti tahun sebelumnya," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Tulus Triadmaji di Situbondo, seperti dikutip dari Antara, Senin.

Menurutnya, kapal cepat yang akan mengangkut pemudik tujuan kepulauan Madura, itu akan mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2017 atau diperkirakan pada "H-9" Lebaran.

Oleh karena itu, katanya, bagi para pemudik yang hendak memanfaatkan mudik gratis kapal cepat tersebut untuk segera mendaftarkan diri kepada petugas Pelabuhan Jangkar mulai 5 Juni 2017.

"Bagi masyarakat yang akan mendaftar cukup menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP-e) atau jika tidak memiliki kartu identitas menggunakan surat keterangan domisili (pengganti KTP-e) atau kartu keluarga (KK)," katanya.

Ia mengemukakan bahwa mudik gratis tersebut dilaksanakan sebanyak enam kali pulang pergi (Jangkar-Raas) dengan kapasitas kapal sebanyak 360 penumpang satu kali jalan dan kapal cepat tersebut dapat menempuh sekitar tiga jam (lebih cepat satu jam kapal veri).

"Untuk pemberangkatan perdana akan dilaksanakan dari Pelabuhan feri Jangkar Situbondo pada 17 Juni 2017 dan total keseluruhan jumlah penumpang yang akan diangkut sekitar 2.160 orang," tuturnya.

Tulus menambahkan, jadwal pemberangkatan kapal cepat mudik gratis itu yakni tujuan Jangkar- Raas pada 17 hingga 18 Juni 2017 dan 3 hingga 4 Juli 2017. Sedangkan tujuan Raas-Jangkar 17 hingga 18 Juni 2017 dan 3 hingga 4 Juli 2017.

Buka selama puasa, warung makan di Padang dilabeli khusus

otonomi.co.id — Mon, 29 May 2017 11:13:11 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Sekretaris Daerah Kota Padang Sumatera Barat Asnel meminta kepada pengelola restoran yang diperbolehkan warungnya buka pada siang hari selama bulan Ramadan untuk memberikan label "khusus non muslim". Label itu bisa ditempel di depan rumah makannya.

"Sudah ada kesepakatan dengan pengelola rumah makan selama bulan puasa saat siang tidak diperbolehkan buka kecuali yang direkomendasikan dan diberi tanda khusus," katanya di Padang, seperti dilansir dari antara, Senin (29/5).

Dia menyebutkan rumah makan ini sebagian besar berada di kawasan Pondok dan sekitarnya. Sedangkan rumah makan di luar kawasan itu tidak diperbolehkan buka kecuali jelang berbuka hingga waktu sahur.

Hal ini dilakukan untuk menghormati orang Islam yang berpuasa sekaligus menghargai warga non muslim yang tidak berpuasa termasuk wisatawan asing. "Pedagang telah berkomitmen diharapkan tidak ada yang melanggar," tambahnya.

Selain komitmen dengan pengelola rumah makan, pihaknya juga sudah sepakat dengan pengelola hiburan malam untuk tutup selama Ramadan. "Kami telah bertemu dan sebagian pengelola setuju menutup warungnya," ujarnya.

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Padang Japeri Jarap mengimbau seluruh masyarakat menciptakan harmonisasi dan hubungan silaturahim selama Ramadan. Di samping itu terlepas dari segala perbedaan setiap warga mempunyai kewajiban yang sama dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Dia berharap pada Ramadan ini tercipta suasana yang kondusif hingga Idul Fitri 1438 Hijriah mendatang.

Pedagang kulit bedug panen orderan saat ramadan sampai lebaran nanti

otonomi.co.id — Mon, 29 May 2017 11:03:52 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Pedagang kulit bedug di jalan protokol seperti di Jalan HOS Cokroaminoto, Cianjur, Jawa Barat menjamur seiring masuknya bulan puasa, lantaran tingginya permintaan dan besarnya keuntungan yang didapat membuat pedagang musiman terus bertambah.

"Kami sudah membuka lapak sebelum Ramadan karena pengurus masjid biasanya memperbaiki bedug mereka yang suda jebol atau mulai rusak, sehingga menjelang hingga hari raya nanti, tingkat pemesanan cukup tinggi," kata Muhammad Ismail (41) seorang penjual kulit bedug di jalan Hos Cokroaminoto di Cianjur, seperti dikutip dari Antara, Senin.

Ismail, ayah dari tiga anak yang sudah 24 tahun menjalani profesi sebagai pedagang kulit bedug itu, mengungkapkan berjualan kulit bedug memberikan keuntungan yang cukup lumayan, meskipun tidak hanya mengandalkan penjualan setiap hari besar islam seperti puasa dan lebaran.

Namun saat puasa dan lebaran, keuntungan yang didapat setiap hari mencapai Rp 400 ribu dengan penjualan Rp 1,5 juta. "Keuntungannya cukup besar, makanya tahun ini banyak yang berjualan kulit bedug di sepanjang jalan ini," katanya.

Dia menuturkan, harga kulit bedug yang dijajakan beragam tergantung jenis dan ukuran kulit yang diminati pembeli seperti kulit bedug dari kerbau perlembarnya ditawarkan dengan harga Rp 1,4 juta, sedangkan kulit sapi dijual Rp 1,3 juta.

"Tapi untuk kulit bedug yang sudah dibuat lingkaran atau dicetak, harganya Rp 450 ribu untuk kulit kerbau dan Rp 350 ribu untuk kulit sapi. Kalau yang sudah jadi bedug ukuran besar Rp1,2 juta per bedug, sedangkan yang kecil ada yang Rp 150 sampai 450 ribu," katanya.

Selama ini, tambah dia, kulit bedug dari Cianjur, banyak diburu warga atau penjual dari luar daerah seperti Sukabumi, Bogor sampai ke Bandung karena kualitas yang lebih bersih membuat kulit bedug asal Cianjur menjadi incaran.

Namun penjual kulit bedug saat ini harus bersaing dengan penjual kerupuk kulit karena kulit hasil potongan rumah potong hewan banyak dicari penjual kerupuk kulit dari luar daerah seperti Bandung dan Garut.

"Tahun lalu sampai sulit cari kulit untuk bedug karena banyak diborong penjual kerupuk kulit. Tahun ini lumayan normal karena penjual kulit bedug sudah membuat komitmen dengan rumah potong tidak akan menjual ke orang lain atau pedagang kerupuk," katanya.

Perusahaan konstruksi di Sultara mampu serap 58.776 tenaga kerja

otonomi.co.id — Sun, 28 May 2017 10:41:26 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat usaha atau perusahaan kategori konstruksi di Sulawesi Tenggara (Sultra) mampu menyerap 58.776 tenaga kerja.

Kepala BPS Sultra, Atqo Mardiyanto, mengatakan serapan tenaga kerja tersebut berasal dari 7.310 usaha atau perusahaan. "Kategori usaha konstruksi di Sulawesi Tenggara menyerap tenaga kerja sebanyak 58.776 orang," katanya, Minggu (28/05).

Ia mengatakan, pada skala usaha usaha menengah besar (UMB), penyerapan tenaga kerja bahkan mencapai 14,60 persen, atau berada pada urutan kedua terbesar di antara kategori lainnya.

"Jika penyebaran tenaga kerja dihitung berdasarkan rata-rata per usaha, kategori konstruksi merupakan kategori dengan penyerapan tenaga kerja ke empat terbesar yaitu rata-rata sebanyak 30 tenaga kerja perusahaan atau perusahaan," katanya, dikuti dari Antara hari ini.

Menurut dia, proporsi pekerja usaha mikro kecil atau UMK dan UMB adalah 83 berbanding 17, di mana jumlah usaha konstruksi skala UMK jauh lebih besar sebesar 95,36 persen.

"Proporsi usaha atau perusahaan pada kategori konstruksi 2,56 persen dari total usaha atau perusahaan hasil sensus ekonomi 2016. Namun, kontribusinya dalam menghasilkan nilai tambah produk domestik regional bruto atau PDRB Sulawesi Tenggara cukup tinggi," katanya.

Tahun 2016 porsi nilai tambah yang dihasilkan dalam PDRB non pertanian katanya, merupakan tertinggi kedua setelah kategori pertambangan energi, pengolahan air dan limbah.

"Pertumbuhan ekonomi konstruksi juga menunjukkan performa yang sangat baik. Selama tahun 2010-2016, pertumbuhan ekonomi kategori ini selalu di atas rata-rata pertumbuhan Sulawesi Tenggara," ujarnya.

Dijelaskan, dengan adanya program pemerintah mengenai percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur koma perangkat hari ini pada pembangunan Sulawesi Tenggara akan semakin meningkat.

"Dengan demikian kategori ini memiliki konstruksi atau kontribusi yang besar dalam perekonomian meski dengan jumlah usaha yang terbilang sedikit," katanya.

Pemkot Solo ciptakan e-PBB, aplikasi bayar pajak pertama di Indonesia

otonomi.co.id — Sun, 28 May 2017 10:29:48 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Kabar gembira bagi masyarakat wajib pajak di Kota Solo. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyediakan layanan transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui e-Pajak (e-PBB) yang dapat dibayar melalui smartphone atau gawai.

Menurut Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Solo, Yosca Herman Soedradjad, sistem pembayaran e-PBB tersebut merupakan yang pertama di Indonesia. Pasalnya, wajib pajak tidak perlu datang ke bank untuk membayar PBB, tapi cukup melalui gawainya.

"Sistem ini di Indonesia belum ada. Karena pembayaran (PBB) bisa lewat sms banking, mobile banking, dan internet banking. Jadi masyarakat bisa membayar dengan cepat dan mudah. Tak perlu pakai uang cash. Kan enak bisa dilakukan di rumah," ujar Yosca, usai peluncuran e-PBB di Rumah Dinas Wali Kota Loji Gandrung Solo, kemarin.

Yosca menyebut, potensi dari sektor PBB mencapai Rp 67 miliar per tahun dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Solo sebesar Rp 453 miliar. Adapun prosentase tingkat kepatuhan wajib pajak pembayaran PBB sekitar 80 persen.

Dengan sistem pembayaran PBB secara online tersebut, sambung dia, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wujud transparansi Pemkot Solo. Sebab, setiap transaksi pembayaran yang masuk bukan hanya tercatat dalam database BPPKAD, namun juga terkoneksi dengan aplikasi Solo Destination.

"Laporan pembayarannya real time. Pemkot maupun masyarakat bisa mengetahuinya langsung melalui Solo Destination. Nah, sekarang kita tinggal sosialisasi tata cara pembayaran ini kepada masyarakat," sebut Yosca.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengemukakan, penerapan pembayaran pajak yang menggandeng perbankan BNI ini merupakan komitmen transparansi pengelolaan keuangan Pemkot Solo kepada masyarakat.

"Ketika saya sonjo warga (ajang serap aspirasi Wali Kota ke kelurahan), pemerintah berani menjelaskan, ini loh PBB-mu setahun sekian," katanya.

Dengan teknologi, biaya kota pintar bisa dihemar sampai 50 persen

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 19:03:34 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Anggaran belanja teknologi untuk mengembangkan sebuah kota pintar (smart city) akan bisa dihemat hingga 50-60 persen jika menggunakan platform teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara terintegrasi antara infrastruktur, aplikasi dan berbagai aspek lainnya.

"Konsep smart city membutuhkan suatu sistem terintegrasi jika ingin lebih hemat," kata Direktur Jasa Teknologi Informasi Lintasarta, penyedia platform smart city, Arya N Soemali pada 'Indonesia Smart City Summit 2017: Gerakan Menuju 100 Smart City' di Makassar, Sulsel, hari ini.

Dikutip dari Antara, data Kemdagri mencatat total belanja TIK nasional mencapai Rp 40 triliun per tahun dan dinilai sebagai suatu pemborosan jika tidak berjalan secara baik.

Selama ini, lanjut dia, setiap pemerintah daerah yang membuat kotanya jadi 'smart city' masing-masing membeli dan mengimpor perangkat komputer, CCTV, wifi, server, serta membuat aplikasi e-goverment sendiri-sendiri.

Menurut dia kondisi seperti ini membuat biaya pembangunan kota pintar yang memang membutuhkan dana investasi besar tidak efisien bahkan dinilai membengkak jika dibandingkan dengan biaya pos lainnya.

"Apalagi dengan cara menyediakan perlengkapan secara tambal sulam dari berbagai pihak juga akan membuat penerapan suatu sistem kota pintar terhambat. Karena belum tentu suatu perangkat bisa berjalan jika dipasangkan dengan perangkat lainnya meski sejenis," katanya.

Lintasarta, ujar dia menawarkan solusi pengembangan kota pintar yang jauh lebih efisien dengan konsepnya yang terintegrasi, dari mulai jaringan internet, data center, server, 'cloud', hingga aplikasinya sekaligus tenaga yang berkompeten.

"Kami memiliki infrastruktur fiber optik di 146 kota dengan panjang 2.800 km di Indonesia, cloud (komputasi awan), sejumlah data center berkapasitas besar, 14.000 stasiun penerima sinyal dari satelit dan sejumlah aplikasi untuk mendukung smart city," kata Arya.

Aplikasi tersebut, jelas dia antara lain aplikasi pemantau kondisi transportasi termasuk pemantau kemacetan dan parkir, sistem pelaporan masyarakat seperti kejadian kebakaran, serta pemantauan media sosial untuk mengetahui kecenderungan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi seperti ITB, UGM dan lainnya untuk mengembangkan berbagai aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan didudukkan dalam platform yang dimiliki Lintasarta.

Banyak pemda yang ingin menjadikan kotanya sebagai kota pintar tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana prosesnya, dan teknologi apa yang dibutuhkan, ujarnya.

"Jangan sampai mereka ini salah memilih teknologi dan membuat keputusan, karena smart city bertujuan untuk mengatasi masalah perkotaan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat," katanya.

Siswa 5 SD asal Surabaya raih medali emas olimpiade Matematika

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 18:34:31 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Dua siswa kelas V SD Labschool Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yakni Wijaksara Apthaluhung dan Kanaya Ramadhani menyabet juara dalam lomba Olimpiade Matematika Internasional bertajuk "International Mathematics Wizard Challenge" (IMWiC) di Xiamen, China 20-23 Mei lalu.

Dalam lomba yang diikuti 500 peserta dari empat negara yaitu China, Filipina, Thailand dan Indonesia itu, Wijaksara Apthaluhung menyabet medali emas, sedangkan Kanaya Ramadhani menyabet "Best Overall Champion Grade File".

Ditemui di Surabaya, Jumat, Luhung, sapaan akrab Wijaksara Aptaluhung mengatakan, emas yag diraihnya dalam lomba kali ini adalah medali ketiga yang ia dapat. Sebelumnya dirinya juga mendapatkan medali perunggu dalam olimpiade serupa yang digelar di Filipina dan Singapura.

"Dalam lomba itu saya harus menjawab 17 soal dalam 75 menit dan tidak menemui kendala karena sebelumnya saya telah menerima pembekalan, baik di rumah maupun di sekolah dan di Bogor oleh Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA, Raden Ridwan Hasan Saputra selama lima hari," paparnya seperti dilansir dari Antara.

Luhung menambahkan, selain pembekalan, dirinya juga mempelajari lagi soal-soal tersebut sebelum lomba dimulai. Alhasil Luhung tak mengalami banyak kendala saat lomba. "Yang dipelajari ada yang keluar ada juga yang tidak. Tapi soal ini lebih mudah dibanding soal yang ketika lomba di Filipina dan Singapura kemarin," ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam olimpiade tersebut mendapat nilai yang berbeda. Ada lima soal yang mempunyai poin empat, 10 soal poin enam, dan dua soal poin 10.

Sementara itu, Direktur Labschool Unesa Alimufi Arief mengatakan bangga akan prestasi yng diraih oleh siswanya tersebut. Dia menyatakan, prestasi yang didapat kedua siswanya tersebut sesuai dengan visi yang diusung oleh sekolahnya dalam mewujudkan siswa berprestasi internasional. "Ini membuktikan bahwa lulusan SD Labschool mempunyai prestasi unggul. Itu terbukti dari apa yang mereka dapat melawan 500 anak dari empat negara itu," ujarnya.

Meskipun bulan puasa, PNS di Kota Bandung diminta tetap produktif

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 18:33:35 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto meminta kepada pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Bandung untuk tetap produktif bekerja selama bulan Ramadan. Menurut Yossi tidak ada alasan bagi PNS untuk mengendurkan kinerja saat bulan Ramadhan.

"PNS harus produktif bekerja saat bulan puasa. Saya pikir enggak ada persoalan dia puasa atau enggak puasa, apalagi kan niatan kita untuk puasa itu untuk membersihkan, mensucikan. Kan ibarat tubuh manusia itu mesin, Allah kan sudah menciptakan kan dalam 1 tahun itu kayak tune up dibersihkan dan kemanfaatannya luar biasa kan?" ujarnya kemarin.

"Orang yang punya sakit mag aja ketika dia saum dia bisa sembuh memang niatnya untuk ibadah," ujar Yossi kepada wartawan saat ditemui seusai membuka acara Muscab Soksi Kota Bandung di Gedung DPD Partai Golkar Kota Bandung, Jalam Pelajar Pejuang, Kamis (25/5).

Yossi mengatakan sudah menginstruksikan hal tersebut kepada kepala SKPD di lingkungan Pemkot Bandung. Pihaknya meminta kepada PNS agar tetap menjaga kualitas kinerjanya saat bulan Ramadan.

"Jadi enggak ada alasan dengan adanya bulan puasa menjadi tidak produktif. Justru menurut Saya ini menjadi inspirasi penguatan justru harus lebih berkualitas," katanya.

Adapun untuk jam kerja PNS di bulan Ramadan, lanjut Yossi, tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Unit kerja yang bekerja 5 hari kerja berlaku jam kerja pukul 08.00 - 15.00 WIB (Senin-Kamis) dan 08.00-15.30 WIB (Hari Jumat).

"Kita sih berharap jam 8 yah. Namun itu baru diputuskan hari Senin. Sebetulnya tidak ada perubahan hanya jam istirahat diperpanjang," ujarnya.

Mendagri: Seluruh masyarakat harus bersatu melawan terorisme

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 17:14:29 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak seluruh elemen bersatu meningkatkan deteksi dini dan melawan terorisme serta radikalisme. Negara tidak boleh kalah dengan aksi terorisme.

"Mari kita lawan radikalisme dan terorisme di NKRI, seluruh masyarakat, elemen bangsa harus bersatu untuk melawan radikalisme terorisme dalam bentuk apapun juga," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, di Jakarta, seperti dilansir dari antara, Kamis (25/5).

Pernyataan itu disampaikan Tjahjo berkaitan ledakan yang diduga bom bunuh diri di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5) malam. Tjahjo mengatakan jajaran Kemendagri menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya tiga anggota Polri yang menjadi bom bunuh diri tersebut. Kementerian Dalam Negeri optimistis pihak kepolisian akan mampu mengungkap pelaku dan motif atas aksi tersebut.

Sebelumnya terjadi ledakan di dekat Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5) malam. Tiga polisi gugur akibat peristiwa tersebut.

Peristiwa ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar turut mengutuk keras ledakan Kampung Melayu yang melukai belasan orang tak bersalah. "Saya mengutuk keras perbuatan tidak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka terus merongrong kita, membuat negara ini dalam kondisi tidak kondusif," kata Cak Imin.

Inspektorat daerah diusulkan setingkat Sekda

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 16:44:41 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri akan mengajukan Peraturan Pemerintah (PP) kepada Presiden untuk meningkatkan independensi inspektorat di daerah. Salah satunya penguatan inspektorat daerah.

"Sudah ada kajian 3 bulan di KPK, kami akan undang BPKP dan Kemenkeu. Personel akan diefektifkan karena bila di bawah Sekda (Sekretaris Daerah) kan juga repot tapi mininal sama dengan Sekda," Kata Menteri Dalam Negeri Djahjo Kumolo di gedung KPK Jakarta, seperti dilansir dari antara, Jumat (26/5).

Tjahjo melakukan rapat bersama dengan sejumlah pejabat Kemendagri antara lain Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih serta pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif serta Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan. "Setidaknya ada 'political will' dari presiden dan KPK sudah bertemu. Mudah-mudahan akan ada langkah terobosan yang tepat," tambah Tjahjo.

Menurut Agus Rahardjo, KPK berharap agar Inspektorat yang independen dapat bekerja lebih baik untuk mendeteksi dan mencegah korupsi. "Inspektorat akan diusulkan daerah lewat pansel (panitia seleksi), nanti disetujui pejabatnya. Untuk daerah, gubernur yang menyetujui. Untuk provinsi, Kemendagri yang menyetujui, harapannya agar inspektoratnya tidak di bawah Sekda. Itu kesulitan kita. Sekarang kita melihat tes pegawai negeri kejadiannya seperti itu (menggunakan uang) oleh karena itu peran pengawasan Kemendagri diharapkan agar prosesnya bisa berjalan dengan baik,"kata Agus.

Sementara Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih mengakui kebutuhan auditor internal Kemendagri mencapai 46 ribu orang. "Saat ini kebutuhan auditor harusnya 46 ribu orang tapi saat ini baru tersedia 10 ribu. Waktunya nanti kita bertahap sampai Agustus 2018, jadi tenaganya masih sangat kurang sekali kami harapkan kekurangan tenaga akan terpenuhi," ungkap Sri.

Sedangkan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa pimpinan KPK diamanatkan untuk memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). "Koordinasi pengawasan di tangan Kemendagri, jadi kita formulasikan penguatan pengawasan terutama di daerah. Hasil kerja KPK dan Kemendagri kita rekomendasikan penguatan inspektorat ke Presiden terutama komponen daerah. Pengangkatan inspektur di kabupaten/kota dilakukan oleh bupati tapi atas persetujuan gubernur. Pengangkatan banyak orang favorit maka diusulkan lewat pansel. Kita harapkan usulannya lebih baik karena dari pansel. Pansel 60 persen dari luar dan 40 persen dari dalam, begitu naik ke atas untuk inspektorat provinsi disetujui Kemendagri," kata Pahala.

Masalah lain yang disoroti KPK adalah jabatan inspektorat yang berada di bawah Sekda sehingga menimbulkan persoalan independensi. "Karena tidak mungkin dia melakukan audit dengan internal. Independensi hampir tidak ada pihak lain yang memantau tindak lanjut hasil audit dari inspektorat. Kalau cerita kasus daerah, inspektorat mereka pasti tahu tapi tidak pernah ada di laporan. Jadi KPK dan Kemendagri sepakat bahwa harusnya laporan audit investigasi inspektorat dinaikkan ke atas, ke gubernur dan gubernur yang akan menindaklanjutinya. Demikian juga inspektorat provinsi kalau mereka audit disampaikan hasilnya ke Kemendagri dan Kemendagri akan me-review temuan. BPKP sebagai perwakilan gubernur akan bersama memantau tindak lanjut auditnya," jelas Pahala.

Gempa 4,8 SR guncang Sumba Barat Daya

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 16:10:08 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kupang, pada Jumat (26/5) melaporkan telah terjadi gempa dengan kekuatan 4.8 Skala Richter (SR) menguncang Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempat terjadi pada pukul 11.14.58 WITA.

Menurut Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kupang, Mohammad Hairidzulhi gempa tersebut dengan episentrum terletak pada 10.30 lintang selatan (LS) dan 118.92 bujur timur (BT). Gempa terjadi pada 87 km barat daya, Sumba Barat Daya, pada kedalaman 10 kilo meter.

Dia mengatakan, sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak akibat gempa tersebut, namun masyarakat diminta tetap waspada.

Orderan tinggi, tepung kelapa asal Sulses tetap diminati Russia

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 14:53:36 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Permintaan tepung kelapa asal provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Rusia cukup tinggi, tercermin dari pengiriman produk tersebut yang cukup banyak.

"Pada bulan April 2017, tepung kelapa yang diekspor ke Rusia dalam beberapa kali pengiriman," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut Jenny Karouw di Manado, Jumat.

Dikutip dari Antara, Jenny mengatakan selama bulan April 2017, tepung kelapa yang diekspor ke Rusia sebanyak 182 ton dan mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar 392.483 dolar AS.

Dia menjelaskan melihat permintaan yang cukup tinggi dari Rusia, maka harus dimanfaatkan dengan baik oleh pengekspor Sulut.

Makin banyak volume ekspor tepung kelapa ke Rusia, ditandai makin stabilnya pasar di negara tersebut, kalau tahun-tahun lalu hanya menjadi pasar alternatif, tetapi dua tahun terakhir sudah jadi pasar konstan.

"Saat ini ekspor ke Rusia sudah berlangsung secara kontinu, tiap bulan pasti ada ekspor ke negara tersebut," katanya.

Bahkan dari informasi diperoleh bahwa kebutuhan tepung kelapa Rusia sebenarnya sangat besar, tetapi belum dapat dioptimalkan karena keterbatasan industri tepung kelapa yang dapat merambat ke negara tersebut.

Pemerintah, katanya, akan terus memfasilitasi agar komoditi unggulan daerah bisa dijual di semua negara dunia.

Penumpang pesawat Lebaran diprediksi naik 9,8 persen

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 14:18:49 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah penumpang menggunakan pesawat terbang sebagai angkutan mudik Lebaran 2017 sebanyak 5,5 juta orang atau naik 9,8 persen. "Tahun kemarin yang mengangkut sekitar 4,9 juta penumpang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso pada acara Morning Coffee di Kantor AirNav Indonesia, Cengkareng, seperti dilansir dari antara, Jumat (26/5).

Agus menjelaskan Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sekitar 5,7 juta kursi pesawat untuk masa Angkutan Lebaran 2017. Meskipun prediksi hanya mencapai 5,5 juta penumpang, sekitar 200 ribu kursi tambahan akan dialokasikan pada puncak arus mudik dan balik.

Ia mengatakan Kemenhub berupaya agar jumlah kursi dan 532 pesawat yang disiapkan tersebut dapat memenuhi layanan angkutan mudik. "Penumpang akan diangkut dengan tipe pesawat yang berbeda, kapasitas seatnya juga beda, jadi kapasitas pesawat sudah tersedia sekitar 5 juta 780 seat dan dipakai hanya 5,5 juta, sisanya untuk 'peak days'," kata Agus.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga segera menyelesaikan uji kelaikan dan keselamatan (ramp check) untuk 532 pesawat terbang yang disiapkan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Sejauh ini sudah ada 510 pesawat terbang yang sudah dilakukan ramp check, sedangkan sisanya sebanyak 22 pesawat akan segera dituntaskan pada Sabtu (27/5) sehingga armada telah siap dioperasikan saat Ramadan tiba.

Ada 532 pesawat dari 14 perusahaan maskapai tersebut sudah termasuk dengan tambahan penerbangan (extra flight) yang akan mengangkut penumpang ke 35 bandar udara di Indonesia. Kementerian Perhubungan menetapkan masa operasi mudik Lebaran selama 26 hari, yakni mulai 15 Juni sampai 10 Juli 2017 dengan perkiraan masa puncak arus mudik terjadi pada 22 Juni 2017 dan arus balik pada 2 Juli 2017.

Densus 88 tangkap 3 terduga teroris terkait bom di Kampung Melayu

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 13:58:26 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Densus 88 Antiteror bersama Polda Jabar kembali menangkap tiga orang pelaku terduga teroris yang disinyalir masih berkaitan dengan insiden bom di Kampung Melayu, Jakarta. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat di Bandung, Jawa Barat.

"Dari hasil pengembangan, kita telah mengamankan tiga pelaku berkaitan dengan tindak terorisme bom Kampung Melayu," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/5).

Ketiga pelaku yang diamankan yakni A, W, dan J. Ketiganya ditangkap pada Jumat (26/5) dini hari di tiga tempat berbeda.

A ditangkap di Jalan Mohammad Toha, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung. Sementara W ditangkap di Jalan Rancasari, Kota Bandung, dan J ditangkap di kawasan Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Perannya masih kita dalami. Termasuk kelompoknya. Tetapi kemungkinan mengarah ke pelaku yang di Cicendo (bom Taman Pendawa). Tapi harus dipastikan lagi," katanya.

Ini target dan capaian fantastis dunia wisata Banjarnegara

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 13:19:42 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Sedikitnya 1,5 juta wisatawan ditarget berkunjung ke Banjarnegara pada 2017. Mengingat berbagai upaya pemasaran hingga pembenahan sarana dan prasarana terus digencarkan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Dwi Suryanto mengaku optimistis mampu lampaui target tersebut. Hingga Mei 2017, jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah mencapai 230.380 orang.

"Pendapatan dari kunjungan wisatawan melalui penjualan tiket wisata hingga saat ini mencapai Rp 2,9 miliar. Itu baru di objek wisata Serulingmas dan Dieng, belum objek wisata yang dikelola swasta," katanya, kemarin.

Suryanto yakin pemenuhan target itu mengacu keberhasilan pelampauan target wisatawan pada tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, 2016, kunjungan wisatawan di Banjarnegara satu juta orang.

Jumlah ini lebih banyak dua kali lipat dibanding target yang ditentukan tahun sebelumnya. Selama tahun 2016, pihaknya memasang target sebanyak 550 orang pengunjung. "Nanti libur Lebaran pengunjungnya pasti meningkat," kata dia.

Sementara itu, untuk event tahunan, Pemkab menyiapkan Dieng Culture Festival (DCF) 4-6 Agustus mendatang. Tahun ini juga digelar Festival Serayu yang menyuguhkan berbagai kesenian Banjarnegara, termasuk parade budaya, dan pesta parak iwak.

"Untuk tahun ini ada sejumlah penyempurnaan untuk pagelaran DCF yang sudah dimasukkan sebagai event nasional. Pembenahan-pembenahan dilakukan supaya kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Banjarnegara," kata dia.

Tenaga kerja di Sulawesi Utara ternyata didominasi lulusan SD

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 13:09:53 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) hingga Februari 2017.

"Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2017 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 468,4 ribu orang atau sebesar 39,63 persen," kata Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara Ahmad Azhari di Manado, seperti diberitakan Antara hari ini.

Sehingga, katanya, kualitas penduduk yang bekerja tergolong kurang baik ditunjukkan oleh kecenderungan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan rendah yakni SMP ke bawah.

Dan, katanya, selain SD juga Sekolah Menengah Pertama sebanyak 234,5 ribu orang sebesar 19,84 persen.

Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 126,2 ribu orang mencakup 33,4 ribu orang sebesar 2,82 persen, berpendidikan Diploma dan sebanyak 92,9 ribu orang (7,86 persen) berpendidikan Universitas.

Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah SMP ke bawah naik dari sebanyak 597,8 ribu orang pada Februari 2016 menjadi 702,9 ribu orang pada Februari 2017 atau naik dari 54,77 persen menjadi 59,47 persen dalam setahun terakhir.

Sedangkan, katanya, penduduk bekerja berpendidikan tinggi turun dari 149,2 ribu orang atau sebesar 13,67 persen pada Februari 2016 menjadi 126,3 ribu orang atau 10,68 persen pada Februari 2017.

Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara pada Februari 2017 mencapai 1,26 juta orang, bertambah sebanyak 75 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2016 maupun Februari 2016.

Jumlah penduduk yang bekerja di Sulawesi Utara pada Februari 2017 mencapai 1,18 juta orang, bertambah sebanyak 71,3 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2016 atau bertambah 90,5 ribu orang dibanding keadaan Februari 2016.

Wisman berkunjung ke Sulut naik berlipat-lipat, tujuan wisata ditambah

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 11:52:40 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengungkapkan jumlah wisatawan asal Tiongkok yang mengunjungi daerah itu terus meningkat secara signifikan.

"Jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Sulut selama kuartal I tahun 2017 meningkat hingga lima kali lipat dari posisi kuartal I tahun 2016," kata Olly Dondokambey di Manado, Jumat.

Ia mengatakan pada kuartal I 2016 jumlah wisman berkunjung ke Sulut hanya 3.467 orang, namun awal tahun 2017 meningkat menjadi 17.335 orang yang didominasi wisman dari Tiongkok.

Berdasarkan asal negara, wisman yang datang ke Sulut didominasi dari Tiongkok. Sejak awal tahun 2017, wisatawan asal Negeri Tirai Bambu selalu menempati urutan pertama asal negara yang berkunjung ke Sulut.

Dikutip dari Antara, pada Maret 2017, jumlah wisatawan Tiongkok yang melancong ke daerah itu mencapai 3.889 orang atau 75,54 persen dari keseluruhan wisman.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura, Jerman, Amerika Serikat dan Hongkong di mana kunjungan wisman dari negara-negara tersebut hanya berkisar 109-170 orang.

Ke depan, katanya, pemerintah akan terus mengupayakan adanya penerbangan langsung dari Manado menuju ke beberapa negara yang lebih dekat dengan Sulut.

"Kami akan terus jajaki penerbangan langsung ke Manado dari beberapa negara di Asia," katanya.

Selain itu, katanya, daerah tujuan wisata di Sulut akan diperbanyak dengan menggarap objek wisata yang belum digarap maksimal padahal dapat menarik perhatian wisman.

Mendagri dan KPK bahas penguatan inspektorat daerah

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 11:51:20 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membahas penguatan inspektorat di daerah bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di KPK. "Intinya secara umum kami ingin penguatan pengawasan di daerah," kata Tjahjo di gedung KPK Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/5).

Ia bersama sejumlah pejabat Kemendagri melakukan rapat bersama dengan pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. "Jangan sampai mohon maaf, urusan Rp 10 juta, tertangkap tangan di kabupaten/kota sampai KPK turun ke bawah," ucap Mendagri.

"Kalau begitu fungsi inspektorat daerah buat apa? Dirjen kami buat apa? Padahal dirjen, inspektorat daerah itu mata telinganya kepala daerah tapi kalau tidak mampu mendeteksi, tidak mampu mengungkap pungli, manipulasi anggaran, perencanaan anggaran, khususnya dana hibah, bansos retribusi pajak, harus KPK turun ke bawah hanya karena Rp 10 juta atau Rp 5 juta kan sayang," jelas Tjahjo.

Ia mengaku bahwa posisi inspektorat daerah saat ini berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) menyulitkan tugas pengawasan di daerah. "Makanya ini mau dibahas sama KPK, saya kira minimal inspektorat daerah setara Sekda, kalau inspektorat daerah di bawah Sekda bagaimana dia mengontrol SKPD (Satuan Kerja Perangkat Darah)? Saya kira ini langkah bagus KPK untuk fungsi pencegahan diutamakan," tambah Tjahjo.

Ia juga menilai pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). "Fungsi Pencegahannya melalui APIP, inspektorat daerah yang harus independen, jangan karena takut pimpinannya atau temannya di daerah dia tidak memproses sehingga KPK harus turun ke Klaten, ke Madiun tapi lebih baik KPK fokus ke yang besar tapi KPK juga punya komitmen untuk pencegahan," ungkap Tjahjo.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pertemuan itu akan membahas penguatan APIM sebagai bentuk perhatian KPK untuk mencegah dan meminimalkan korupsi sejak awal di instansi pemerintah. "Ada 3 hal utama yang perlu diperbaiki, mulai dari desain kelembagaan agar APIP bisa lebih indenden, sumber daya manusianya dan anggarannya," tutur Febri.

Kerennya aplikasi layanan masyarakat Smart Village Kupang

otonomi.co.id — Fri, 26 May 2017 11:23:59 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Program aplikasi layanan masyarakat kelurahan cerdas berbasis digital atau smart village di Kelurahan Naikoten II Kota Kupang beraplikasi 'Sodamolek' melaju ke Top-40. "Tim penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sudah tetapkan aplikasi kita masuk Top-40 dari sebelumnya Top-99. Akan ada seleksi lagi untuk maju ke nominasi selanjutnya," kata Wali Kota Kupang Jonas Salean di Kupang, seperti dilansir dari antara, Jumat (26/5).

Sejumlah seleksi sudah dilalui dan apilkasi yang dimiliki Kota Kupang di Kelurahan Naikoten II mendapat apresiasi dari tim penilai dan pihak kementerian PAN-RB. "Saya sebagai wali kota harus menjelaskan semua pertanyaan yang diajukan tim penguji yang beranggotakan sejumlah profesor. Dan puji Tuhan kita melaju terus," kata Jonas.

Setelah melakukan pemaparan beberapa waktu lalu di hadapan panelis penguji, aplikasi layanan masyarakat ini akan dipresentasikan secara internasional mewakili Indonesia. "Dari Indonesia Timur hanya ada beberapa daerah satu dari Papua dan dari Nusa Tenggara Timur yaitu Kota Kupang," katanya.

Dalam layanan aplikasi 'sodamolek' itu, masyarakat di Kelurahan Naikoten II bisa dengan mudah mengurus semua kebutuhan administrasi hanya dengan menekan tombol pada mesin aplikasi yang disediakan. "Mirip ATM yang tinggal menekan tombol sesuai keinginan. Akan ada petunjuk menggunakan perintah suara," kata Jonas.

Mesin ini hanya akan berproses jika warga yang akan mengurus salah satu surat keterangan itu adalah benar-benar warga di kelurahan itu. "Aplikasi akan membaca nama dan nomor induk KTP warga tersebut. Jika bukan warga di kelurahan itu maka tidak akan berproses," katanya.

Hal sama juga jika warga tersebut belum melunasi kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunannya. "Jika warga memasukkan namanya dan mesin mendeteksi bahwa yang bersangkutan belum lunasi PBB maka mesin tidak akan berporses," kata Jonaas.

Meskipun menggunakan aplikasi namun kewajiban warga menjadi keharusan agar semua pengurusan bisa berjalan lancar. Namun, masih terdapat kelemahan program ini, yaitu tandatangan lurah yang harus bertandatangan basah. "Artinya setelah mendapat surat yang diminta warga pemohon harus bertemu langsung dengan pak lurah untuk tandatangan surat itu," katanya.

Dalam konteks itu, Pemerintah Kota Kupang sedang mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar mengizinkan sistem layanan administrasi boleh memanfaatkan tandatangan 'scan'.

Pemerintah Kota Kupang sangat meyakini aplikasi ini bisa tembus ke ajang internasional karena layanannya tidak lagi memerlukan birokrasi panjang. "Masyarakat tinggal menuju mesin dan memprosesnya dengan tidak memakan waktu panjang," katanya.

Bekas Sekretaris Daerah Kota Kupang itu mengaku bersama seluruh jajaran dan staf terus mendorong pemanfaatan layanan teknologi tersebut, agar nantinya bisa diterapkan di kelurahan lainnya di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.

Lurah Naikoten II, Wildrian Ronald Otta sebelumnya menjelaskan, dalam kegiatan kompetisi ini, pihak kelurahan menghadirkan 'service box' yang berisi aplikasi 'Sodamolek'. Aplikasi ini dihadirkan untuk memangkas dan mengisi kondisi masalah yang ada terkait budaya kerja aparatur yang akan berdampak kepada tidak tertibnya data base atau data kependudukan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 12 tahun 2007.

"Padahal mobilitas masyarakat yang tinggi mengharuskan pelayanan aparatur harus 24 jam. makanya dibuatkan aplikasi ini yang memungkinkan layanan 24 jam kepada masyarakat," katanya.

Dalam konteks itu, Pemerintah Kelurahan Naikoten II melayani masyarakat selama 24 jam dengan menampilkan sebuah inovasi 'off line' berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan disertai dengan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Jadi kalau masyarakat yang belum bayar PBB dan memiliki NIK, maka tidak akan terlayani atau terbaca oleh alat digital online tersebut," katanya.

Pemkab Kutim bakal bikin perda khusus mengatur CSR perusahaan

otonomi.co.id — Thu, 25 May 2017 15:35:46 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke wilayah pedalaman, Bupati Kutim Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang terbiasa disambut dengan berbagai cara dan adat kebiasaan warga setempat. Ketika berada di Desa Senyiur, Kecamatan Muara Ancalong, dua pemimpin Kutim ini disindir tentang keberpihakan perusahaan sekitar belum maksimal melalui pantun atau tarsul yang disampaikan warga masyarakat.

Menanggapi hal itu, Bupati Kutim Ismunandar mengatakan apa yang disampaikan pembaca tarsul merupakan ungkapan hati. Menurut dia tarsul merupakan seni dan budaya yang perlu dipertahankan. Dengan penyampaian santun dan halus, namun tetap memiliki makna mendalam.

Selain itu apa yang disampaikan Kades Senyiur juga merupakan ungkapan hati tentang persoalan di wilayah kerjanya. Tetapi, kata Ismu, dua hari lalu ungkapan hati tersebut sudah terjawab dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) Corporate Social Responsibility (CSR).

"Terima kasih disampaikan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kutim yang telah mengesahkan Perda tersebut. Itulah suara hati masyarakat mengenai tanggung jawab masing-masing pihak, baik stakeholder maupun pemerintah dalam hal pembangunan," kata Ismu sapaan akrab Ismunandar.

Ismu menambahkan, pemerintah akan terus mensosialisasikan Perda CSR tersebut guna mendukung program dalam mencapai pembangunan yang merata di semua lini. Ismu juga menyampaikan terima kasih kepada PT Kutai Mitra Sejahtera yang telah merealisasikan program rumah layak huni (RLH) untuk 3 orang kepala keluarga di Desa Senyiur.

"Perda dibuat agar ada ikatan dan tanggung jawab masing-masing pihak, dalam waktu dekat Pemkab dan stakeholder akan berkoordinasi untuk memperjelas tugas masing-masing," ungkap suami dari Ence UR Firgasih ini di hadapan masyarakat dan Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Seskab Mugeni, Perwakilan Danlanal dan Kodim 0909 Sangatta.

Pekan lalu, Bupati, Wabup, serta Wakil Ketua DPRD Kutim Ence UR Firgasih serta Anggota DRPD Kutim lainnya ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat di desa Senyiur. Tabuhan rabbana dan puisi (Tarsul) menjadi tradisi budaya penyambutan yang diberikan warga. Kedatangan petinggi Pemkab Kutim ini sekaligus untuk menghadiri undangan syukuran Kepala Desa (Kades) Senyiur Jemari Eng.

Kades Senyiur Jemari Eng di depan Bupati dan rombongan melaporkan jumlah penduduk dipimpinnya mencapai 5.362 jiwa, dengan 1.315 Kepala Keluarga (KK). Terdapat 954 pelajar terdiri dari, siswa TK, SD, SMP dan SMA dengan luas wilayah 134 ribu hektare.

"Desa Senyiur sangat strategis berada di bagian administrasi Pemkab Kutim paling ujung serta berbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Jemari Eng

Eng menambahkan beberapa perijinan perusahaan perkebunan dan koperasi berada di Desa Senyiur. Hingga membuat harum nama Desa Senyiur hingga ke Provinsi Aceh. Namun sesuatu yang menjadi kebanggaan warga tersebut masih menyisakan persoalan. Yakni batas desa tetangga, penetapan wilayah antara desa, penetapan lokasi kebun plasma serta kurangnya kontribusi perusahaan dalam membangun desa belum maksimal.

Menunggu pencairan, dana Pilkada Jateng 2018 capai Rp 1,3 triliun

otonomi.co.id — Thu, 25 May 2017 14:47:35 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Dana Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD) yang digunakan penyelenggaraan Pilkada dan Pilgub 2018 akan cair pada bulan Juni. Meski begitu, hingga saat ini masih ada komunikasi dengan pihak penyelenggara karena beberapa pos anggaran mengalami perubahan.

Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah menetapkan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Rabu Pon, 27 Juni 2018. Selain melaksanakan pemilihan gubernur, KPU menggelar pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah pada waktu bersamaan.

"Deadline Juni NPHD harus sudah cair. Anggaran untuk Pilgub Jateng sudah tidak ada masalah. Hanya ada beberapa perubahan, seperti dana keamanan yang naik menjadi Rp 102 miliar,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sri Puryono di Hotel Kesambi Hijau, kemarin.

Sebelumnya, Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo menegaskan anggaran pilkada tujuh kabupaten/kota tak sama. Meski begitu, Joko memastikan NPHD tetap diteken. Dalam waktu dekat, penjelasan NPHD sudah disinkronkan dengan kabupaten/kota. Selanjutnya tinggal menata dan melaksanakan program masing-masing tahapan.

"Kami harapkan NPHD sudah ada rincian. Dengan demikian, penggunaan anggaran terencana jelas dari awal," kata Joko.

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jateng Heru Setiadi, menyatakan jumlah pasti dana NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2018 itu hingga kini masih dalam pembahasan.

"Anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Jateng untuk menggelar Pilgub di 35 kabupaten dan kota se Jateng mencapai Rp 986 miliar," terangnya.

Sementara, anggaran yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna mengawasi sekitar Rp 382 miliar. Sehingga, dia melanjutkan, kalau ditotal mencapai Rp 1,3 triliun. "Dana itu sangat besar," kata Heru.

Dia melanjutkan, "Sementara, saat ini yang tersedia dalam kas Pemprov untuk menggelar Pilkada hanya sekitar Rp 450 miliar. Jadi, masih perlu dilakukan lagi pembahasan sebelum NPHD itu ditandatangani per 1 Juni nanti," ujarnya dalam diskusi Memilih Gubernur Jateng pada Pilkada 2018 yang digelar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng di Hotel Santika, Semarang.

Si Sapi, aplikasi penjualan sapi keren diluncurkan bupati Lamongan

otonomi.co.id — Wed, 24 May 2017 19:30:42 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, meluncurkan aplikasi penjualan sapi online atau dalam jaringan/daring dengan nama 'Si Sapi', tujuannya agar peternak dan pembeli dapat bertransaksi secara langsung tanpa perantara.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, Sukriyah dalam keterangan persnya di Lamongan, Senin mengatakan aplikasi Si Sapi merupakan yang pertama di Indonesia, dan tujuannya mendekatkan peternak dengan pembeli guna mengefektifkan rantai distribusi jual-beli, sehingga keduanya diuntungkan.

"Tujuan besarnya, agar peternak dan pembeli dapat bertransaksi tanpa perantara. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi peternak," katanya, seperti dikutip dari Antara kemarin.

Ia mengatakan, Si Sapi menyediakan lapak bagi bertemunya peternak dan pembeli sapi lewat daring yang diharapkan digunakan untuk meningkatkan populasi sapi yang ada.

Aplikasi ini, kata dia, juga sebagai upaya untuk meningkatkan populasi dengan pelaksanaan inseminasi buatan serta pemeriksaan kebuntingan dan gangguan reproduksi.

"Pada peluncuran aplikasi Si Sapi sekaligus kita canangkan Upaya Khusus Sapi Indukan wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dan Asuransi Usaha Ternak sapi (AUTS), sebab per 1 April 2017, pemeriksaan kebuntingan dan gangguan reproduksi di Lamongan tidak akan dikenakan biaya alias gratis," katanya.

Bupati Lamongan, Fadeli dalam kesempatan itu sempat mencoba fitur jual beli, dan langsung mendapatkan kontak peternak sapi, kemudian melakukan transaksi pembelian.

"Si Sapi ini bisa membuat efektif rantai distribusi jual-beli sapi di Lamongan. Karenanya saya minta disosialisasikan benar-benar. Karena menyangkut kebiasaan yang sudah lama dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Fadeli dalam programnya ingin meningkatkan populasi sapi dari saat ini 104 ekor menjadi 200 ribu ekor.

Keren! Makassar punya ambulan laut buat layani kesehatan warga pulau

otonomi.co.id — Wed, 24 May 2017 15:32:17 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Selasa (23/5) kembali meluncurkan satu layanan publik terbaru di bidang kesehatan. Layanan tersebut berupa armada ambulans laut, yang bakal beroperasi di kawasan kepulauan di sekitar Makassar.

Ambulans yang didesain dari speed boat ini untuk keperluan pengangkutan pasien rujukan, terutama dalam kondisi darurat, dari pulau yang hendak mendapatkan pelayanan rumah sakit di Makassar. Kendaraan ini dilengkapi dengan mesin berkecepatan tinggi.

Sebenarnya, beberapa pulau di Makassar terdapat Puskesmas dengan fasilitas rawat inap bagi pasien yang membutuhkan perawatan intensif.

Namun demikian, kehadiran Ambulans Laut ini tentu sangat bermanfaat untuk mengantisipasi adanya pasien yang perlu mendapatkan perawatan serius di rumah sakit di Kota Makassar.

"Walau baru tersedia satu unit, ambulans ini bisa menjadi solusi pada situasi darurat. Terutama saat masyarakat pulau harus segera dirujuk ke pusat kota untuk memperoleh perawatan yang lebih lengkap," kata Danny saat peluncuran.

Sementara itu, menurut Kadis Kesehatan Naisyah Tun Azikin Ambulance Laut dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai ini akan disiagakan 24 jam.

"Meski baru satu, Ambulans Laut ini disiapkan untuk membantu Puskesmas dan melayani seluruh pulau di Makassar," ucapnya.

Selain menjadi angkutan masyarakat yang sedang sakit, Ambulans Laut juga telah dilengkapi dengan beragam peralatan penunjang kesehatan. Seperti alat standar kesehatan, Tele-EKG dan Telemedicine, dan juga dokter. Naisyah pun optimis, dengan hadirnya ambulans tersebut sangat bisa diandalkan dalam memberikan pertolongan pertama dan perawatan kepada pasien.

Tak kalah menariknya karena ambulans laut ini juga sudah bisa melayani ibu hamil.

Badung gandeng BPKP untuk sistem penganggaran

otonomi.co.id — Wed, 24 May 2017 14:52:36 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan BPKP Perwakilan Bali untuk mmewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

"Kami menggandeng BPKP untuk memberikan pemahaman tentang sistem penganggaran dan perencanaan pemerintahan yang baik dan bersih," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Adi Arnawa di Ruang Krya Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, seperti dilansir dari antara, Selasa (23/5).

Dengan menggandeng BPKP, kata Adi Arnawa, dapat membantu Pemkab Badung dalam mengimplementasikan Informasi Managemen Daerah (Simda) perencanaan (e-Planning), e-Musrenbang dan e-budgeting dalam penyusunan penganggaran pemerintah daerah. Sehingga dapat terwujud penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara professional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai amant Undang-Undang Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis teknologi dan terintegrasi.

"Sistem perencanaan disertai dengan sistem penganggaran yang baik merupakan langkah untuk menentukan tindakan implementasi pembangunan daerah menjadi lebih baik," ujarnya.

Ia mengharapkan, pegawai Pemkab Badung mampu meningkatkan pengetahuan tentang aparatur perencana sehingga dapat lebih terampil memanfaatkan teknologi yang ada.

"Kami juga mengharapkan aparatur sipil negara di daerah ini mampu mengaplikasikan dalam mengelola dan menggunakan anggaran dengan menjunjung prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan transparansi," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto mengatakan, BPKP siap memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyususun dokumen perencanaan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami siap membantu dalam sistem Simda berbasis teknologi informasi sehingga sistem perencanaan pembangunan daerah dapat terwujud secara transparan dan obyektif sehingga dapat mencegah terjadinya intervensi dalam proses penganggaran pemerintah daerah," ujarnya.

Menkue yakin proyek LRT Palembang selesai tepat waktu

otonomi.co.id — Wed, 24 May 2017 14:35:37 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, pembangunan jalur kereta api ringan di Kota Palembang akan selesai tepat waktu. Sampai saat ini belum ada kendala yang berarti.

"Bila dilihat pembangunan LRT tidak ada kendala sehingga optimistis selesai tempat waktu," kata Sri Mulyani saat meninjau pembangunan jalur kereta api ringan di Palembang, seperti dilansir dari Antara Rabu (24/5).

Berdasarkan laporan pengerjaan pembangunan jalur kereta api ringan tersebut melebihi dari rencana sehingga optimistis akan selesai sesuai jadwal. Apalagi pembangunan infrastruktur itu salah satu pendukung kegiatan Asian Games 2018 sehingga tidak boleh ada hambatan.

Pembangunan infrastruktur akan menjadikan Sumsel semakin maju dan berkembang. Selain itu juga dalam jangka panjang dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut maka dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pada peninjauan tersebut menteri melihat langsung dari atas pembangunan jalur kereta api ringan di kawasan Jakabaring Palembang.

Proyek LRT ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya dengan nilai kontrak Rp 10,9 triliun. Semula, proyek ini dianggarkan Rp 12,5 triliun, namun dalam perkembangannya dilakukan pemotongan anggaran.

Menhub imbau masyarakat manfaatkan mudik gratis

otonomi.co.id — Tue, 23 May 2017 14:30:58 +0700

Mesiotda.merdeka.com - Kementerian Perhubungan kembali mengadakan mudik gratis tahun ini. Mudik gratis ini dikhususkan bagi pemudik sepeda motor. Hal ini sebagai upaya menekan angka kecelakaan selain untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya pada musim Lebaran tahun ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan menggelar mudik motor gratis dengan menyediakan kuota hingga 208.435 penumpang dan 44.471 sepeda motor untuk semua moda baik darat, laut dan kereta api.

Jumlah pemudik gratis penumpang sebesar 208.435 orang itu naik 57 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 132.943 orang, sementara jumlah sepeda motor yang diangkut gratis sebesar 44.471 unit selama 2017 itu naik 155 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 17.557 unit.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau agar masyarakat memanfaatkan mudik gratis. "Kita ingin mudik gratis ini dimanfaatkan secara maksimal karena tahun lalu (pelaksanaanya) kurang maksimal," ucapnya.

Program mudik gratis tersebut merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan masyarakat untuk mengurangi tingkat kecelakaan sebagian besar terjadi oleh pemudik dengan sepeda motor. Untuk angkutan mudik gratis masa Angkutan Lebaran 2017 mengalami peningkatan, yaitu untuk bus sendiri tersedia 3.409 bus atau naik 24.46 persen dari mudik gratis 2016 yaitu 2.739 bus.

Sementara itu, untuk kepasitas penumpang, yaitu 208.435 atau meningkat 69,83 persen dari mudik gratis 2016 sebanyak 122.733 penumpang. Untuk truk pengangkut sepeda motor, yaitu tersedia 124 truk dan tidak ada perubahan atau sama jumlahnya pada mudik gratis tahun lalu.

Adapun kapasitas motor yang diangkut, yaitu mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 154,72 persen dari 44,721 motor menjadi 17,557 motor. Selain diangkut lewat moda darat, motor juga akan diangkut lewat moda laut, yaitu dengan kapasitas penumpang 32.000 orang dan motor 16.000 unit. Untuk motor yang diangkut dengan kereta, motornya saja yang gratis, sementara penumpangnya tidak.

Kapasitas untuk motor yang diangkut oleh kereta, yaitu 18.096 unit pada Angkutan Lebaran 2017 atau naik 56,57 persen dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 11.558 motor. Untuk anggaran angkutan motor gratis tahun ini sebesar Rp 90 miliar, yaitu untuk angkutan darat Rp 30 miliar, Rp 32 miiar dan sisanya yaitu untuk kereta.

Kota-kota tujuan mudik gratis tersebu di antaranya Semarang, Solo, Yogyakarta, Tasikmalaya, Cirebon dan kota-kota lainnya, terutama di Jawa Tengah.