Ini ancaman jika pegawai DKI Jakarta ikut aksi 313

Merdeka.com, Mesiotda - Terkait rencana aksi dari Forum Umat Islam (FUI) '313' pada 31 Maret 2017, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pihaknya telah melakukan berbagai kesiapan.

"Demo nggak dilarang, silakan (asal) tertib, aman dan ikut jaga Jakarta tetap kondusif. Aspirasi kami hargai, tapi di sisi lain, kita juga ditugaskan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Jadi saya kira, saling menghargai penting," ujar Soni di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).

Soni sapaan akrabnya menambahkan pihaknya sudah menyiapkan jajaran keamanan Pemprov DKI Jakarta termasuk dishub, Satpol PP, dan Damkar buat mengamankan rencana aksi tersebut. Dari pengalaman sebelumnya, pihak kepolisian pun sudah terkoordinasi dengan baik.

"Pemerintah punya SOP dan standart (pengamanan). SOP pertama ya pengamanan, antisipasi. Kita punya Undang-undang atau pasal-pasal untuk gangguan ketertiban itu namanya kita antisipasi. Antisipasi pertama ya pengamanan, kita koordinasi dengan Kapolda. Kami sudah rapat kemarin malem, kita kirim Satpol PP, kita kirim Damkar. Kemudian kita kirim Dishub untuk menata lalu lintas," tuturnya.

Mantan Plt Gubernur Manado itu juga menegaskan apabila pegawai Pemprov DKI turut serta dalam aksi tersebut akan dikenakan sanksi. Pihaknya mengaku peserta aksi demo merupakan warga ibukota, untuk itu aksi ini diharapkan berjalan lancar.

"Yang demo maupun yang tidak demo itu adalah warga. Ya semua harus dilayani dengan baik dan mereka saya harapkan ketika menyampaikan aspirasi juga dengan baik pula. PNS saya jamin tidak ikut aksi. Kalau ikut (aksi 313) ya sederhana saja, besok terima SK," tutupnya