Dirjen Otda: Legislatif dan eksekutif harus duduk bersama demi publik

Merdeka.com, Mesiotda - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Sumarsono mengatakan pemerintah terus mendorong keterbukaan pemerintah dalam mengambil kebijakan eksekutif kepada masyarakat, dalam hal ini DPRD.

Kemendagri dalam hal ini menginginkan legislatif dan eksekutif duduk bersama guna menghadirkan negara yang semata-mata melayani masyarakat di daerah.

"Yang penting bagaimana kepentingan publik tidak terbengkalai hanya karena proses di DPRD, yang paling penting publik," ungkap Sumarsono, Senin (27/2).

Kemendagri terus berupaya mewujudkan tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif dan efisien, taat pada hukum, mempercepat reformasi birokrasi dalam rangka memperkuat otonomi daerah. Hal inilah yang terus disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Hal itu disampaikan Sumarsono menanggapi sikap Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang menginginkan kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama Ahok melalui surat resmi dari Pemerintah terkait pernyataan bahwa Basuki Tjahaja Purnama telah aktif sebagai Gubernur.