MESIOTDA Media Interaksi Otonomi Daerah
  1. MESIOTDA
  2. INFO AKTUAL

Menunggu pencairan, dana Pilkada Jateng 2018 capai Rp 1,3 triliun

"Deadline Juni NPHD harus sudah cair. Anggaran untuk Pilgub Jateng sudah tidak ada masalah," kata Sri Puryono.

Ilustrasi Pilkada. ©2017 Merdeka.com Reporter : Mohammad Taufik | Kamis, 25 Mei 2017 14:47

Merdeka.com, Mesiotda - Dana Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD) yang digunakan penyelenggaraan Pilkada dan Pilgub 2018 akan cair pada bulan Juni. Meski begitu, hingga saat ini masih ada komunikasi dengan pihak penyelenggara karena beberapa pos anggaran mengalami perubahan.

Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah menetapkan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Rabu Pon, 27 Juni 2018. Selain melaksanakan pemilihan gubernur, KPU menggelar pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah pada waktu bersamaan.

"Deadline Juni NPHD harus sudah cair. Anggaran untuk Pilgub Jateng sudah tidak ada masalah. Hanya ada beberapa perubahan, seperti dana keamanan yang naik menjadi Rp 102 miliar,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sri Puryono di Hotel Kesambi Hijau, kemarin.

Sebelumnya, Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo menegaskan anggaran pilkada tujuh kabupaten/kota tak sama. Meski begitu, Joko memastikan NPHD tetap diteken. Dalam waktu dekat, penjelasan NPHD sudah disinkronkan dengan kabupaten/kota. Selanjutnya tinggal menata dan melaksanakan program masing-masing tahapan.

"Kami harapkan NPHD sudah ada rincian. Dengan demikian, penggunaan anggaran terencana jelas dari awal," kata Joko.

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jateng Heru Setiadi, menyatakan jumlah pasti dana NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2018 itu hingga kini masih dalam pembahasan.

"Anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Jateng untuk menggelar Pilgub di 35 kabupaten dan kota se Jateng mencapai Rp 986 miliar," terangnya.

Sementara, anggaran yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna mengawasi sekitar Rp 382 miliar. Sehingga, dia melanjutkan, kalau ditotal mencapai Rp 1,3 triliun. "Dana itu sangat besar," kata Heru.

Dia melanjutkan, "Sementara, saat ini yang tersedia dalam kas Pemprov untuk menggelar Pilkada hanya sekitar Rp 450 miliar. Jadi, masih perlu dilakukan lagi pembahasan sebelum NPHD itu ditandatangani per 1 Juni nanti," ujarnya dalam diskusi Memilih Gubernur Jateng pada Pilkada 2018 yang digelar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng di Hotel Santika, Semarang.

(MT/MT)
  1. Pilkada Serentak
KOMENTAR ANDA