"Kalau soal kecurangan-kecurangan, ditengarai cukup masif itu ada di Sulbar (Sulawesi Barat),"
Merdeka.com, Mesiotda - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada pihak yang berwenang untuk segera memproses secara hukum kecurangan pilkada tanpa harus menunggu pelaksanaan pilkada selesai.
Menurutnya, dari sekian daerah tersebut, ada satu daerah yang paling banyak kecurangan. "Kalau soal kecurangan-kecurangan, ditengarai cukup masif itu ada di Sulbar (Sulawesi Barat)," katanya di Jakarta, Senin (20/2/2017).
Tjahjo mengatakan, kecurangan yang terjadi di wilayah itu paling banyak adalah politik uang yang dilakukan para pasangan calon.
Dalam pelaksanaan pilkada serentak ini, Tjahjo mengatakan baru bisa dikatakan sukses jika beberapa hal terpenuhi yaitu tidak ada politik uang, netralitas TNI, Polri, dan PNS. Serta partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya terus meningkat.
Tjahjo mengaku, dari hasil evaluasi suasana pilkada pada 101 daerah di Indonesia berlangsung kondusif.
"Terakhir hasil pantauan, dari monitor tim kami di Kemendagri, melalui tim kami yang sudah terjunkan di 101 daerah, pada prinsipnya semua tidak ada masalah," ujar Tjahjo.