"Dan yang keempat, pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan pulau-pulau penyangga dan pengembangan kawasan perbatasan,"
Merdeka.com, Mesiotda - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menetapkan empat prioritas pembangunan pada 2018. Hal ini sesuai dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).
"Dalam Forum Perangkat Daerah, ditetapkan empat prioritas pembangunan daerah Kota Batam 2018," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Batam, Ardiwinata di Batam, kemarin.
Empat prioritas pembangunan yang telah disepakati tersebut yakni peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi. Kemudian, peningkatan pengembangan kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi dalam meningkatan perekonomian dan daya saing Kota Batam.
Lalu, pembinaan, pengendalian dan penerbitan kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan fasilitas sosial, fasilitas umum, ROW (right of way) jalan serta penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
"Dan yang keempat, pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan pulau-pulau penyangga dan pengembangan kawasan perbatasan," kata Ardi seperti dikutip Antara.
Perencanaan pembangunan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemda bersama pemangku kepentingan yang diintegrasikan dengan rencana tata ruang.
Prioritas juga disusun dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang berdaya saing, maju, sejahtera dan bermartabat.
Serta misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota di antaranya mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik dan mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.
"Rencana pembangunan prioritas itu nantinya akan diterjemahkan dalam sejumlah pembangunan nyata yang disusun dalam APBD, dengan masukan dari masyarakat dan pembahasan dengan DPRD," kata Ardi.