Pemkot Malang sendiri sejak 2015-2016 telah menggelontorkan anggaran khusus untuk pembinaan kelompok disabilitas sebesar Rp 3 miliar.
Merdeka.com, Mesiotda - Layanan Pojok Braille atau Lapo Bra di Kota Malang masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Layanan penyandang tuna netra di Perpustakaan Kota Malang itu lolos penjurian dalam Top 99 Pelayanan Publik.
Walikota Malang, Mochammad Anton dalam presentasinya menegaskan, kehadiran Layanan Pojok Braille (Lapo Bra) sebagai langkah menangkap spirit equality (kesetaraan). Semua warga negara harus sama dalam mendapatkan hak-hak di bidang literasi dan pendidikan.
"Tak boleh ada halangan dan hambatan bagi warga untuk maju, termasuk dari saudara-saudara disabilitas tunanetra dan disabilitas lainnya untuk mendapatkan layanan pustaka. Lapo Bra hadir untuk itu," kata Abah Anton, demikian biasa disapa.
Keunikan Lapo Bra yaitu menjadi pioner inovasi yang pertama untuk layanan perpustakaan umum bagi penyandang tunanetra. Selain itu memiliki kemudahan dan kelengkapan koleksi braille hingga 2000 buku, serta berbasis teknologi informasi dan talking book.
Lapo Bra juga dinilai komprehensif dan inklusif, dengan SDM berkompeten, serta infrastruktur ramah disabel, dilengkapi layanan antar jemput gratis.
Berdasarkan data (2016), Kota Malang memiliki jumlah disabilitas tuna netra sebanyak 1.138 jiwa atau 0.12 persen dari total jumlah penduduk.
Pemkot Malang sendiri sejak 2015-2016 telah menggelontorkan anggaran khusus untuk pembinaan kelompok disabilitas sebesar Rp 3 miliar, dan penataan infrastruktur yang ramah disabilitas sebesar Rp 71 miliar. Khusus untuk dana pembangunan Lapo Bra sendiri mencapai Rp 3 miliar.
Top 99 Pelayanan Publik digelar Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Acara tersebut menjadi ajang kontestasi Lembaga Kementerian, Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam unjuk inovasi pelayanan publik.
Bertindak sebagai dewan juri, JB Kristiadi, Refly Harun dan Wawan Sobari. JB Kristiadi dalam komentarnya mengatakan, tidak banyak Pemerintah Daerah yang memperhatikan pada kelompok disabilitas. Pemkot Malang membuat inovasi yang memang tidak dilakukan oleh daerah lain.
Para juri juga berkomunikasi dan menguji kemanfaatan Lapo Bra melalui Pandu, seorang disabilitas tuna netra yang dihadirkan dalam forum penilaian.
Penjurian dan penilaian Inovasi Pelayanan Publik dari Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah berlangsung di ruang Sriwijaya Gedung Kementerian PAN dan RB RI (3/5). Hadir mendampingi proses penjurian, Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Joko Yuwono, Kepala Barenlitbang Wasto, Kabag Organisasi Dwi Rahayu dan Kabag Humas Widianto.