'Dari Lahir Sampai Meninggal Gratis', program layanan Pemkot Gorontalo

Merdeka.com, Mesiotda - Sejak 2014, masyarakat Kota Gorontalo tidak lagi harus mengeluarkan aneka biaya dari setiap pelayanan dasar yang diberikan pemerintah. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo telah mengeluarkan program “Dari Lahir Sampai Meninggal Gratis”. Program ini mengurangi beban hidup masyarakat karena mereka dengan mudah mengakses pelayanan publik secara cuma-cuma. Dengan demikian, masyarakat bisa berkonsentrasi untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lain.

Walikota Gorontalo, Marten Taha, mengatakan bahwa pada dasarnya program ini digelar untuk mensejahterakan masyarakat. Program Dari Lahir Sampai Meninggal Gratis, meliputi biaya persalinan; pembuatan akte lahir, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk; pendidikan dari sekolah dasar (SD) sampai menengah atas (SMA) dan sederajat; kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit; akte nikah; izin usaha; bantuan modal usaha mikro dan kecil; ambulans, dan pemakaman. “Semuanya ditanggung oleh Pemkot,” ujar Marten.

Menurut Marten, kalau ingin mengurangi angka kemiskinan, maka harus mencari terobosan yang langsung mengatasi masalah dasar masyarakat miskin. Jalan keluarnya, Pemkot mengintervensi dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Alhamdulillah, program ini telah meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo,” terang Marten.

Untuk memudahkan masyarakat mengakses delapan pelayanan gratis ini, Pemkot mengeluarkan Kartu Sejahtera. Kartu ini berbasis kartu keluarga (KK) yang memuat nama-nama keluarga penerima layanan gratis. Sampai tahun ini, Pemkot sudah mengeluarkan 32.450 Kartu Sejahtera. Angka itu sudah menjangkau 60 persen masyarakat Kota Gorontalo yang jumlahnya sekitar 200 ribu jiwa atau 60 ribu KK.

Pengendalian program ini ada dibawah Pokja yang dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Deddy Kadullah. Koordinasi ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan oleh Kepala Pemerintahan. Pendataan detail masyarakat yang berhak menerima secara berurut dilakukan dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Program Dari Lahir Sampai Meninggal Gratis sebenarnya tidak membatasi masyarakat mampu atau tidak. Namun, masyarakat yang sudah mampu secara sadar tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Kartu Sejahtera.

Meski kartu ini hanya satu untuk setiap keluarga, Pemkot memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan. Misal, jika kartu tidak dibawa atau pemegang kartu, seperti kepala keluarga, tidak bisa hadir, masyarakat tinggal memberikan nomor kartunya saja. Setelah nomor kartu diberikan, organisasi perangkat daerah (OPD) tinggal melihat di-database. Jika sudah tertera, pelayanan harus segera diberikan. “Jika masyarakat belum mempunyai kartu saat meminta pelayanan, kami akan buatkan langsung Kartu Sejahtera,” tegas mantan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo itu.

Program yang diluncurkan pada 2 Juni 2014 memiliki payung hukum Peraturan Walikota (Perwakot) Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan Kartu Sejahtera Pemkot Gorontalo. Aturan ini kemudian diperbaharui melalui Perwakot Nomor 2 Tahun 2016. Pembaharuan ini menambal kekurangan dan menambah anggaran pada beberapa pelayanan publik. “Untuk lebih melanggengkan, saya sedang kaji untuk mengeluarkan peraturan daerah,” terang Marten.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan gratis dilakukan jauh sebelum bayi lahir. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Gorontalo, Nur Albar, pelayanan yang ada di bawah dinkes, meliputi persalinan, pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas, serta ambulans dan pengurusan pemakaman. Pelayanan persalinan dilakukan sejak seorang ibu hamil. Ibu hamil akan mendapatkan pemeriksaan rutin, gizi buruk, penyakit penyerta, dan mempersiapkan tata cara kelahiran. Bahkan, dinkes menyediakan darah gratis untuk menjaga kemungkinan terburuk dalam melahirkan melalui program Saving Blood for Saving Mother. “Jadi darah untuk seorang ibu hamil harus ada di Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo,” ujar perempuan berjilbab itu.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima, Pemkot mempunyai dua rumah sakit Prof. dr. Aloei Saboe dan Otanaha, serta 10 Puskesmas . Puskemas di Kota Gorontalo dapat menangani 144 penyakit dan ditambah 11 penyakit gigi.

Menurut Nur Albar, 10 Puskesmas itu memiliki sarana dan prasarana dan obat-obatan yang lengkap, serta ditambah dengan tenaga medis yang mumpuni. Puskesmas bahkan sudah dapat menangani beberapa penyakit kronis seperti gula darah, karena ada laboratoriun untuk cek darah. “Sehingga pasien tidak perlu ke rumah sakit selama bisa ditangani Puskesmas,” terangnya.

Nur Albar mengatakan, tiga Puskesmas kini sedang mengajukan akreditasi peningkatan kualitas pelayanan. Maka, Pemkot dan tiga Puskesmas itu bahu-membahu memperbaiki tiga hal, yakni manajemen, pelayanan unit kesehatan masyarakat, dan pelayanan perorangan. Untuk pergerakan pelayanan jemput bola, setiap Puskesmas mempunyai dua ambulans, yakni ambulans keliling dan ambulans untuk mengangkut pasien (smart city). “Ketika merujuk, Puskesmas memberikan tenaga medis pendamping dan uang akomodasi sebesar Rp100 ribu,” ungkap dokter spesialis penyakit dalam itu.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga mempunyai dua ambulans yang stand by 24 jam dan terhubung dengan Gorontalo Command Center (GCC). Jika pasien membutuhkan ambulans pada saat jam operasional Puskesmas , pelayanan akan ditangani ambulans smart city di setiap Puskemas. Jika kebutuhan ambulans di luar jam kerja, tinggal menghubungi call center 0851 4549 8444. Pemkot sedang merancang layanan ini terintegrasi dengan penanganan lain dari OPD se-Kota Gorontalo, seperti bencana dan kebakaran. ”Kami sedang mengkaji menggunakan tiga digit saja agar masyarakat mudah mengingat,” tutur Nur Albar.

Dalam pelayanan kesehatan, Kartu Sejahtera ini terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Pemkot melalui Dinas Sosial (Dinsos) mendaftar setiap pemegang Kartu Sejahtera untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan. Pemkot juga membayar iurannya untuk kelas tiga sebesar Rp25.500 per bulan. Tahun lalu, Pemkot mengeluarkan dana sekitar Rp8,25 miliar untuk BPJS.

Dia menambahkan, dari 20 ribu masyarakat yang sudah mengakses pelayanan kesehatan gratis melalui Kartu Sejahtera, saat ini tinggal 368 orang saja yang belum terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Saat ini Dinas Sosial sedang berusaha melengkapi kekurangan data untuk mendaftarkan ke BPJS Kesehatan.

Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot mendapatkan guyuran Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 1 miliar. Pemkot menggunakan dana itu untuk berbagai pembiayaan, seperti akreditasi, operasional kesehatan, dan jaminan persalinan. Dinas Kesehatan menggunakan dana itu untuk membangun rumah tunggu persalinan. “Jadi, ibu hamil pada saat H-7 atau H-3 sudah dikawal oleh perawat dan bidan,” ujar Nur.

Pada tahun lalu, DAK itu tersebut tidak terserap semua dan Pemkot mengembalikannya lagi Kementerian Kesehatan sekitar Rp800 juta. “Kami bangun fasilitas yang dibutuhkan. Tapi tidak banyak karena masyarakat sudah memiliki akses mudah untuk menjangkau Puskesmas dan rumah sakit,”ungkap Nur Albar.

Dia menjelaskan, dalam pelayanan, RS Prof.dr. Aloei Saboe pun terbuka dan tidak membeda-bedakan kualitas tindakan terhadap pemegang Kartu Sejahtera. Kasubdit Data dan Informasi RS Aloei Saboe, Sumardin Suratinoyo, mengatakan pasien pemegang Kartu Sejahtera harus membawa rujukan dari Puskemas agar mendapatkan pelayanan kesehatan. “Kecuali darurat, baru dapat datang langsung ke rumah sakit,” ujarnya

Sumardin menerangkan pihaknya akan mendata terlebih dulu pasien apakah mempunyai BPJS Kesehartan, Kartu Sejahtera, atau keduanya. Jika memegang keduanya, kami akan memilih salah satu dan mengutamakan menggunakan BPJS Kesehatan. Rumah sakit pun tidak akan mempersulit masyarakat Kota Gorontalo yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan maupun Kartu Sejahtera. “Selama berstatus masyarakat Kota Gorontalo, kami layani dulu. Setelah perawatan selesai, baru kami mengajukan klaim ke Pemkot,” ujarnya.

Asisten Bidang pemerintahan Deddy Kadullah mengatakan program Dari Lahir Hingga Meninggal ini tidak membeda-bedakan agama. Misal, dalam biaya pernikahan, Pemkot tetap menanggung administrasi pernikahan baik muslim maupun nonmuslim. Pemkot, katanya, sedang membenahi sistem Kartu Sejahtera yang belum terintegrasi antar-OPD dengan GCC. Targetnya, pertengahan tahun ini sudah terintegrasi total. Kedepan, kartu akan dilengkapi dengan chip sehingga identifikasi tinggal menggunakan sistem teknologi informasi (TI). “Untuk menghindari pemalsuan,”ungkapnya.

Sejak digulirkan hingga tahun 2016, program ini telah melayani 13.292 jiwa yang melahirkan. Kemudian, 16.694 jiwa untuk pengurusan akta kelahiran, KTP 54.788, dan KK 55.385, dan administrasi nikah 62. Bidang pendidikan membebaskan biaya untuk 117.047 siswa. Dalam bidang pengurusan izin usaha 8.652 jasa layanan. Ambulans sudah dinikmati 1.191 jiwa dan uang tunai sebesar Rp2 juta untuk pengurusan 1.473 pemakaman. Total dana yang sudah digelontorkan mencapai Rp58.618.921.569.

Data terakhir menunjukkan, program ini mengurangi angka kemiskinan dari 6,52 persen tahun 2015 menjadi 5,75 persen tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo tiga tahun terakhir stabil diangka 7 persen. Pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat dari Rp124 miliyar pada tahun 2014 menjadi Rp172 miliyar tahun lalu. Menurut Marten, kunci suksesnya dalam pengelolaan anggaran yang menopang program ini adalah sinkronisasi dana APBN, ABPD Kota dan Provinsi, dan corporate social responsibility (CSR). Juga dengan bidang kesehatan yang didukung dana JKN dari pusat. Pemkot menempatkan staf-staf yang berkompetensi dan berintegrasi dalam pengelolaan anggaran. “Menghindari adanya penyelewengan,” pungkasnya.