Ini program Kota Bontang ubah pola pikir warga pesisir soal pendidikan

Merdeka.com, Mesiotda - Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah memang menjadi problem bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan kepulauan. Rata-rata, anak-anak yang tinggal di pulau selepas lulus SD langsung ikut melaut atau menikah bagi yang perempuan. Sebab itu, untuk menerangkan pentingnya pendidikan, Pemkot Bontang melakukan terobosan dengan membuat program boarding community.

“Program ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat pesisir, karena mereka beranggapan pendidikan hanya untuk sekedar baca dan menulis, padahal kualitas pendidikan sangat diperlukan untuk masa depan mereka kelak,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang, Akhmad Suharto.

Program boarding community atau program pendidikan layanan khusus (PLK) merupakan bagian dari pelayanan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Program ini, lanjut Suharto, sudah diterapkan sejak tahun ajaran 2013-2014. Kondisi Kota Bontang yang 70% lebih banyak lautan membuat Dinas Pendidikan mengutamakan pendidikan anak-anak pesisir. “Tujuan sistem layanan Community Boarding ini dilakukan agar para siswa-siswi mampu beradaptasi dengan lingkungan yang heterogen sekaligus mendapatkan pendidikan akademik yang baik,” tambahnya.

Mengenai mekanisme pelaksanaannya, ia menjelaskan bahwa program Community Boarding ini akan menempatkan siswa-siswi kelas VI dari sekolah-sekolah pesisir dalam satu tempat semacam asrama di Kota Bontang. Penempatan itu akan berlangsung saat mendekati Ujian Nasional (UN) sebagai bagian dari persiapan ujian. “Kami terus memberikan pemahaman kepada orang tua siswa, bahwa program ini sangat berguna untuk masa depan anak mereka, dan Alhamdulillah rata-rata orang tua mereka merespon positif dengan program ini,” tambah Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Desa Kota Bontang M Bahri.

Bahri mengatakan, secara periodik para siswa yang mengikuti program ini akan dikembalikan ke sekolah asal, karena secara administrasi mereka masih terdaftar sebagai siswa di sekolah asalnya. “Intinya program ini mengakomodir dan memberikan pelayanan para siswa di pesisir supaya siap mengikuti UN,” ujarnya.

”Program ini juga bermaksud memberikan pemahaman bagi anak-anak pesisir bahwa mereka juga punya hak seperti anak-anak di daratan dan bisa seperti mereka; melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” tambahnya.

Dari data yang dimiliki Pemkot Bontang, setelah menerapkan program ini angka putus sekolah bisa ditekan. Pada 2014/2015, dari 4 SD Negeri dan 1 SD swasta yang ada di daerah pesisir ada 7 anak yang putus sekolah. Sementara pada 2015/2016 hanya ada 1 anak yang putus sekolah dan di tahun 2016/2017 sudah tidak ada lagi anak yang putus sekolah.

Begitu juga dengan angka melanjutkan ke SMP. Pada 2014/2015, hanya beberapa anak yang melanjutkan. Namun di tahun 2015/2016 dan 2016/2017, semua anak kelas VI di 5 sekolah dasar pesisir melanjutkan semua ke jenjang SMP.

Kepala Sekolah SDN 011 Bontang Utara di Pulau Gusung, Syaipullah bersyukur sekolah tempatnya sudah pernah meluluskan siswa asal Gusung yang saat ini menempuh pendidikan sarjana. ”Anak itu jadi inspirasi masyarakat sini yang ingin anak-anaknya melanjutkan sekolah hingga jenjang paling tinggi. Ditambah lagi dengan adanya program Community Boarding, masyarakat sini semakin antusias,” kata Syaipullah.

Berbeda dengan SDN di Tihi-Tihi dan Selangan yang berada di atas air, SDN 011 Gusung berada di atas Pulau. Hanya saja, kondisinya memang tidak lebih bagus dari dua SDN yang lain. ”Kelemahannya kalau lagi pasang, air masuk sampai ke ruang kelas,” kata Syaipullah.

Salah satu upaya yang kini dilakukan Syaipullah guna mengatasi kondisi tersebut, melalui pengusulan pendirian sekolah baru yang lebih layak. Lahan untuk sekolah baru kata Syaipullah sudah ada, hanya saja karena kondisi keuangan daerah Bontang yang lagi defisit membuat relokasi dan pembangunan gedung baru menjadi terhambat. Meskipun begitu, semangat anak-anak Pulau Gusung untuk menimba ilmu tidaklah surut. Terbukti dari tingginya presentase kehadiran siswa yang rata-rata mencapai 95 persen.

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Pemkot Bontang, Sunarya mengatakan, nantinya siswa-siswi pesisir dan Keluarga Miskin (Gakin) ini akan mendapat tambahan poin dari nilai UN reguler agar bisa masuk ke sekolah negeri. Dia mencontohkan, ketika ingin masuk SMP, maka siswa terkait akan mendapatkan tambahan poin 3 dari sekolah, begitu juga bagi siswa yang ingin masuk SMA. ”Inilah yang disebut program Nilai Kemaslahatan bagi siswa pesisir dan Gakin. Sementara untuk masalah biaya bisa ditangani dari beasiswa," jelasnya.

Kepala Disdik Pemkot Bontang Akhmad Suharto menambahkan, ke depannya program ini akan lebih ditingkatkan. Salah satu upaya peningkatkan itu kata Suharto, dengan mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang untuk membangun asrama bagi anak-anak pesisir. ”Kami akan menggandeng Pupuk Kaltim dan Badak LNG untuk bersama Pemkot membangun asrama yang besar untuk menampung anak-anak pesisir yang akan studi di Kota. Ini sedang dalam pembahasan,” kata Suharto.

Saat ini, asrama tempat penampungan siswa pesisir tempatnya masih sangat kecil dan hanya bisa menampung untuk siswa-siswi SD. Ia berharap dengan adanya bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari dua perusahaan raksasa yang ada di Bontang itu, asrama besar yang bisa menampung siswa-siswi pesisir baik itu untuk jenjang SD, SMP dan SMA akan segera terealisasi sehingga harapan semua siswa-siswi pesisir mendapat pendidikan hingga level menengah terpenuhi. ”Ada juga yang biasanya menumpang di rumah kerabatnya yang ada di Kota. Tapi kan tidak semua punya kerabat di Kota,” kata Suharto.

Seperti diketahui, mahalnya harga BBM yang digunakan untuk membiayai transportasi kapal dari pesisir menuju kota menjadi salah satu kendala anak-anak pesisir. Itu baru dari biaya transportasi, belum lagi biaya hidup yang harus ditanggung saat mereka tinggal di kota. Harapannya dengan adanya asrama, semua kebutuhan itu bisa dipenuhi. ”Soalnya nanti biaya makan-minum ditanggung oleh Pemkot dan CSR perusahaan. Anak-anak tinggal fokus untuk belajar saja. Tidak perlu memikirkan persoalan biaya dan lain-lainnya,” kata Suharto.

Mengenai kultur masyarakat pesisir yang memang hidup dan mencari nafkah dari laut, Asisten Administrasi Pemerintahan Pemkot Bontang M Bahri mengatakan pihaknya terus memperkuat materi-materi yang menyerap kearifan lokal dan potensi wilayah Bontang. Untuk pilihan sekolah khususnya tingkat menengah atas, Pemkot Bontang sambungnya sudah mempunyai SMKN Kelautan dan Perikanan. ”Kami sadar, Bontang itu hampir lebih banyak lautnya. Potensi kekayaan laut kami juga sangat kaya. Harapannya anak-anak pesisir bersekolah di sana untuk menyiapkan diri sebagai SDM yang handal di bidang kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Selain memperhatikan pendidikan dasar, Pemkot Bontang juga sudah melangkah jauh dengan memperhatikan pendidikan untuk anak usia dini atau PAUD. Saat ini sudah tersebar 407 PAUD yang melayani anak-anak di sekitar 500 rukun tetangga (RT) di Kota Bontang. Bontang merupakan kota terbanyak yang memiliki PAUD jika berdasarkan jumlah rasio jumlah RT. Menurut Kepala Bidang PAUD Pemkot Bontang Yuti Nurhayati, saat ini PAUD di Bontang sudah memiliki jumlah murid mencapai 11 ribu anak dengan 1000 orang guru.

Salah satu program unggulan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni adalah perbaikan kualitas pendidikan di Bontang. Bagi Neni, pendidikan merupakan jalan terbaik meningkatkan taraf kehidupan sebuah generasi. Tak heran, kebijakan-kebijakan pendidikannya menyasar semua lini, baik usia dini hingga pendidikan menengah atas. Neni juga terus meningkatkan kualitas para pengajar di Bontang. ”Saat ini uji kompetensi guru (UKG) Bontang itu yang tertinggi di Kaltim, yakni dengan nilai 62,11. Nanti akan kami tingkatkan hingga 70.00,” katanya.

Terkait untuk program pendidikan anak-anak pesisir, Neni juga memberikan kepastian hukum bagi program ini. Regulasi yang memayungi program Pendidikan Layanan Khusus bagi anak-anak pesisir termaktub dalam Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan dan Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru yang mengatur adanya tambahan nilai bagi anak-anak pesisir untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, khususnya di sekolah negeri.

Pemkot Bontang juga merevisi Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah yang memuat Bantuan Biaya Operasional Sekolah, bahwa Sekolah Pesisir sebagai PLK dan SLB mendapatkan biaya yang memadai. ”Payung hukum ini untuk memastikan adanya keberlanjutan program bagi pendidikan anak-anak pesisir demi peningkatan kualitas SDM dan generasi Bontang di masa yang akan datang,” pungkas M. Bahri.