Kampung KB di Kota Banjar ini jadi rujukan nasional

Merdeka.com, Mesiotda - “Wilujeng Sumping di Kampoeng KB Dsn. Cigadung Ds Karyamukti Kec. Pataruman Kota Banjar”. Sapaan selamat datang berbahasa Sunda itu menyambut siapa saja yang melintas di bawah gapura kayu beratap ijuk di perbatasan Dusun Cigadung, Kota Banjar Jawa Barat. Gapura ini khas dan sebagai pertanda kawasan tersebut menyandang predikat sebagai Kampung KB. Di dekat gapura, terpampang papan informasi berisi pesan pokok “8 Fungsi Keluarga” yang menjadi ruh dari program KB.

Selain gapura, untuk tiap gang atau jalan yang ada di wilayah ini dinamai dengan istilah yang ada di program KB seperti Gang Kondom, Gang Suntik, Gang MOP, Gang Pil dan semacamnya. Papan pesan atau pepatah berbahasa sunda juga menghiasi setiap sudut Kampung KB, baik itu menempel pada pohon atau dibuat secara khusus dengan penyangga kayu.

Kepala Desa Karyamukti, Ajat Sudrajat, menyatakan, aktivitas KB di wilayah ini menjadi perhatian masyarakat luas. “Tamu dari 33 provinsi sudah studi banding ke sini,” kata Ajat.

Dia mengatakan, perjuangan membentuk Kampung KB seperti saat ini tidaklah mudah. Menurutnya, Kampung KB yang sejak dirintis hingga sekarang ini sudah terintegrasi dengan bidang kesehatan, pendidikan, agama, pertanian serta sosial budaya, menjadi salah satu rujukan nasional dalam bidang KB dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh pihaknya. “Kami diberi bantuan gabah 1 ton, saat ini sudah berkembang jadi 1,8 ton. Ada PAUD, Puskesmas Rawat Inap, posyandu di tiap RW, dan juga Rumah Pangan Lestari untuk mendukung ketahanan pangan,” kata Ajat sembari menjelaskan bahwa KB Pria melalui vasektomi juga sukses digalakkan di daerah ini.

Kampung KB dipayungi beberapa regulasi, pertama Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 476/Kpts. 70.a-BKBPP/2011 tentang Wilayah Pembentukan Kampoeng Keluarga Berencana di Kota Banjar Tahun 2011. Lalu dilanjutkan dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 476/Kpts.112-BKBPP/2012. Payung hukum lainnya yang mendukung program Kampung KB antara lain Peraturan Wali Kota Banjar No 7 tahun 2015 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar pada Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Wali Kota Banjar No 411.7/Kpts164-Bappeda/2012 tentang Pembentukan Forum Kota Sehat.

Sektor kesehatan, memang menjadi perhatian Wali Kota Banjar Ade UU Sukaesih. Perhatiannya di bidang kesehatan memang sangat besar sejak menjadi istri wali kota hingga saat menjabat sebagai wali kota pada 2013. Program utamanya adalah merevitalisasi Posyandu.”Sebenarnya revitalisasi posyandu itu bagian dari Banjar Sehat, yang memang menginginkan seluruh warga Banjar sehat, sehingga ke depannya kita bisa menghasilkan generasi Banjar yang berkualitas,” jelasnya. Dalam Banjar Sehat, Ade menggabungkan semua sektor mulai dari kesehatan, pendidikan hingga pertanian.

Harapannya melalui program lintas sektor ini, semua dinas bisa saling mengisi dan menopang program tersebut. “Jadi program kita itu terintegrasi, dalam satu area misalnya Posyandu, bisa kita tingkatkan persoalan gizinya melalui Kelompok Wanita Tani yang fokus pada tanaman bergizi, ada juga kesehatan dengan programnya di posyandu dan pencegahan kematian ibu dan bayi serta program KB. Untuk pendidikan ada juga PAUD,” kata Ade. Selain itu, lanjutnya, Posyandu menghasilkan kader-kader kesehatan yang kontribusinya besar bagi Kota Banjar.

Atas fokusnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan di wilayahnya, Kota Banjar dinobatkan sebagai kota sehat di tahun 2013. Berkat Posyandu juga, Banjar diganjar penghargaan MDGs kategori ibu dan anak. Posyandu yang selama ini melekat dengan timbangan dan vaksinasi dirombak total oleh Ade. Selain program-program yang sudah dipaparkannya di atas, peraih gelar Doktor Ilmu Sosial dari Universitas Pasundan Bandung ini juga menempelkan beberapa program seperti pengembangan RW siaga aktif, kawasan rumah pangan lestari, desa mandiri pangan dan pengembangan cadangan pangan di kampung KB.

Menurut Ade, revitalisasi Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan dengan bersumber daya masyarakat yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Program tersebut terbukti efektif mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak. Ade juga boleh berbangga hati, meskipun anggarannya terbatas, inovasi-inovasi yang lahir di Banjar sangat berkontribusi besar bagi masyarakatnya. Bahkan beberapa inovasi yang lahir dari Kota ini diadopsi oleh pemerintah pusat, mulai dari Dana Desa hingga Kampung KB.

“Sewaktu belum ada dana desa, kami di tahun 2006 sudah memberikan Rp1 miliar satu desa. Saat ini sudah Rp3-4 Miliar. Tahun 2010 Provinsi Jabar adopsi program kami, tapi hanya Rp4 M untuk Kabupaten. Lalu Kampung KB, yang kami gulirkan sejak tahun 2010-2011 sekarang diwajibkan oleh Presiden Jokowi yang dicanangkan sejak pertengahan tahun lalu,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (PMPDKBP) Pemkot Banjar Wawan Gunawan.