Gandeng perusahaan, Pemprov Jatim wacanakan SMK jadi BLUD

Merdeka.com, Mesiotda - Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang merumuskan konsep agar SMK bisa dibuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini penting dilakukan sehingga guru praktik dan guru normatif adaptif nantinya bisa mendapat remunerasi atau pemberian tunjangan kinerja.

Hal ini disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo usai meninjau pelaksanaan UNBK 2017 di SMKN 6 Surabaya dan SMKN 1 Surabaya, kemarin. Dia memisalkan, SMK bisa membuka inkubator yang melibatkan perusahaan. Perusahaan tersebut bisa terlibat dalam pembayaran retribusi.

Inkubator di sini dimaksudkan sebuah lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis. Nantinya, diadakan rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan. Tujuannya menjadikan usaha tersebut menjadi profit.

"Retribusi tersebut nantinya bisa menjadi pendapatan sekolah," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini.

Pakde menilai, selama ini semua retribusi yang diterima sekolah selalu disetor ke negara karena semua pembiayaan dibebankan APBD. "Kami akan terus berkonsultasi terkait hal ini, termasuk undang-undang yang mendasari. Jika tidak ada masalah maka kami cukup mengatur dan menerbitkan Pergub," ujarnya.

Dia meyakinkan jika SMK benar-benar beralih menjadi BLUD tidak akan menimbulkan kesenjangan. Sebab, remunerasi yang didapat tergantung kreativitas masing-masing kepala sekolah.

Namun hal-hal pembiayaan pokok tetap akan dibiayai oleh APBD. Misalnya untuk siswa miskin tetap menjadi tanggungan pemerintah. "Tugas pemerintah adalah membantu yang lemah termasuk siswa tidak mampu sesuai data yang ada," ujarnya.