Ini imbauan Mendagri bagi warga DKI Jakarta yang tidak pegang KTP

Merdeka.com, Mesiotda - Kementerian Dalam Negeri mengimbau warga DKI Jakarta yang tidak memegang Kartu Tanda Penduduk untuk aktif dalam pendataan pemilih.

Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mengambil langkah hati-hati pada proses tender blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Terlebih kasus ini masih dalam pengembangan dugaan korupsi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan selama ini kendala pengadaan blanko disebabkan lelang tender kala itu gagal sehingga blanko tak tersedia hingga awal tahun ini.

Tjahjo tidak memungkiri bahwa hal itu sedikit menghambat. Namun, tak menjadi halangan bagi masyarakat buat ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

"Ya menghambat (Pilkada), tapi kami tidak mau dianggap menghambat, ada masalah hukum. Apalagi masalah e-KTP sedang dalam proses hukum. Makanya tender kami berulangkali, kami ingin clear dan clean," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Tjahjo pun mengimbau warga DKI untuk melakukan pendataan pemilih tanpa harus mempunyai e-KTP.

"Yang penting bukan e-KTP barunya, tapi yang penting terdata. Warga yang tinggal di apartemen kan sulit dijangkau, kemudian yang tugas di luar negeri sulit dijangkau. Harus ada kesadaran dari masyarakat mendaftarkan diri," tuturnya.

Karena itu, Mendagri Tjahjo juga meminta agar pejabat terkait di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyiapkan pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua.

Dia inginkan putaran kedua Pilkada ini dapat berlangsung dengan lancar, khususnya mengenai partisipasi masyarakat. Jangan sampai ada warga yang terabaikan hak pilihnya. Diakui, memang sulit mendata masyarakat Ibu Kota dengan merekam KTP-el sehingga tak terdaftar sebagai pemilih.

“Ini saya minta langsung Pak Soni (Dirjen Otda, sekaligus Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta) untuk berkordinasi dengan KPUD, jangan sampai ada warga yang merasa tak bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Tjahjo.